Comscore Tracker

Reshuffle Kabinet Jadi Solusi Kembalikan Kepercayaan Publik ke Jokowi

Reshuffle juga diperlukan untuk menghadapi new normal

Jakarta, IDN Times - Pengamat politik Ari Junaedi mengatakan reshuffle kabinet bisa menjadi alternatif untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin.

Ari menjelaskan, sejumlah kementerian terlihat kedodoran dan tidak responsif saat menangani pandemik COVID-19 yang terjadi saat ini.

1. Reshuffle kabinet juga diperlukan untuk menghadapi skenario new normal

Reshuffle Kabinet Jadi Solusi Kembalikan Kepercayaan Publik ke JokowiANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Reshuffle, lanjutnya, sangat diperlukan juga untuk menghadapi skenario new normal atau normal baru dan kelak ke arah pemulihan usai pandemik COVID-19.

"Dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi yang semakin merosot, justru dengan upaya reshuffle kabinet bisa menambah trust di masyarakat. Artinya dengan bongkar pasang kabinet, publik paham jika Jokowi ingin mengganti ‘persneling’ irama kabinet untuk berlari lebih cepat lagi,” kata Ari saat dihubungi IDN Times, Jumat (29/5).

"Ini ibaratnya Jokowi adalah manajer klub sepakbola yang ingin mengangkat performa klubnya dengan mengganti beberapa pemain lama dengan pemain baru yang lebih segar,” katanya menambahkan.

Baca Juga: 4 Instruksi Jokowi Jelang Penerapan New Normal di Sektor Pariwisata

2. Ini sejumlah kementerian yang dinilai kurang berperan maksimal

Reshuffle Kabinet Jadi Solusi Kembalikan Kepercayaan Publik ke JokowiBiro Pers Kepresidenan

Ia pun mengkritisi sejumlah kementerian yang dianggapnya kurang berperan dalam penanganan COVID-19, misalnya seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

"Kementerian Tenaga Kerja misalnya, tidak punya contingency plan ketika terjadi ledakan gelombang PHK. Alih-alih mencari alternatif alih pekerja, tetapi malah di awal selalu menggembar-gemborkan pelatihan daring yang menurut saya sangat tidak tepat. Buruh yang di-PHK itu butuh makan dan bekerja lagi, bukan malah butuh pelatihan daring,” tegas Ari.

3. Sektor pariwisata harusnya bisa menampung korban PHK dari sektor usaha lainnya yang terdampak

Reshuffle Kabinet Jadi Solusi Kembalikan Kepercayaan Publik ke JokowiIlustrasi pariwisata di Gili Trawangan, Lombok. IDN Times / Shemi

Untuk Kementerian Pariwisata, Ari belum melihat adanya persiapan pariwisata gaya baru untuk mengantisipasi ledakan wisatawan setelah status darurat bencana dicabut pemerintah.

Sektor pariwisata yang menyangkut berbagai aspek pendukung seperti usaha kerajinan, perhotelan, restoran, transportasi dan aneka jasa lain, lanjut Ari, juga bisa menjadi katup pengaman untuk menampung korban PHK dari sektor usaha lain yang terdampak.

"Selain itu saya juga menyoroti ketidakkonsistenan Kementerian Perhubungan dalam aturan pemberlakuan pembatasan moda transportasi. Karut marut di sektor perhubungan, baik darat dan udara, butuh kepemimpinan Menteri Perhubungan yang strong. Saya berharap Budi Karya Sumadi hendaknya diganti dengan sosok muda yang lebih capable,” tuturnya.

4. Menkes Terawan diharapkan memperbaiki komunikasi publiknya

Reshuffle Kabinet Jadi Solusi Kembalikan Kepercayaan Publik ke JokowiMenteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tiba memberi keterangan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara. (IDN Times/ Hana Adi Perdana)

Sedangkan untuk Kementerian Kesehatan yang kerap menjadi perhatian publik, Ari meminta agar Menteri Terawan Agus Putranto bisa memperbaiki pola komunikasi publiknya.

"Untuk Prof Terawan, walau banyak pro-kontra dalam penanganan COVID-19, saya tetap berharap sosok ini tetap dipertahankan, asal pola komunikasinya dibenahi,” ujarnya.

Sebelumnya, Indo Barometer (IB) mengadakan survei terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin.

Dalam hasil survei yang dirilis pada Selasa (26/5), didapati sebanyak 45,9 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kebijakan penanganan masalah wabah COVID-19 oleh pemerintah, sedangkan 53,8 persen menilai tidak puas, dan sebanyak 0,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas adalah kebijakan Jokowi tidak konsisten (17.3 persen), lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial (10.7 persen), data penerima bantuan tidak akurat (10.1 persen), penanganan secara umum lambat (10.1 persen), kebijakan Presiden dan pembantunya sering berbeda (8.9 persen).

Baca Juga: Di Tengah COVID-19, Jokowi Terima 245 Usulan Proyek Strategis Nasional

Topic:

  • Isidorus Rio Turangga Budi Satria

Berita Terkini Lainnya