Survei: 53,8 Persen Masyarakat Tidak Puas dengan Penanganan COVID-19
Dok. Setkab/Agus Suparto
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Puslitbangdiklat RRI bekerja sama dengan Indo Barometer (IB) mengadakan survei terkait kepuasan masyarakat terhadap penanganan COVID-19 oleh pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo-Ma’ruf Amin.
Dalam hasil survei yang dirilis pada Selasa (26/5), didapati sebanyak 45,9 persen menyatakan puas terhadap kebijakan penanganan masalah wabah COVID-19 oleh pemerintah, sedangkan 53,8 persen menilai tidak puas, dan sebanyak 0,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab.
1. Masyarakat tidak puas karena kebijakan yang dinilai tidak konsisten
ANTARA FOTO/Sigid KurniawanMasyarakat menyatakan ketidakpuasan karena masalah kebijakan yang dinilai tidak konsisten yaitu 17,3 persen, lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial 10,7 persen, data penerima bantuan tidak akurat 10,1 persen, penanganan secara umum lambat 10,1 persen, kebijakan Presiden dan pembantunya sering berbeda 8,9 persen.
Sedangkan 45,9 persen responden yang puas menilai bahwa penanganan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah cukup baik 31,1 persen, penanganan cepat tanggap 19,2 persen, mulai banyak yang sembuh 10,6 persen, kebijakan PSBB sudah tepat 9,3 persen dan terlihat kerja nyata 6 persen.
Baca Juga: New Normal COVID-19: Karyawan Harus Jaga Jarak 1 Meter saat Kerja
2. Pemerintah harus segera merubah kinerjanya, terutama terkait pengangguran dan kemiskinan
Sejumlah warga antre tanpa menjaga jarak fiisk saat pengambilan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos di tengah berlanjutnya wabah COVID-19 di Kelurahan Randugunting, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (19/5). (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Editor’s picks
Atas hasil survei tersebut, Puslitbangdiklat RRI dan Indo Barometer (IB) merekomendasikan agar pemerintah mengubah kinerjanya dalam penanganan masalah pandemik COVID-19, khususnya terkait masalah pengangguran dan kemiskinan.
Terkait pengangguran disebutkan bahwa ada dua masalah pokok muncul yaitu kebijakan PSBB membuat sulit bekerja dan mencari pekerjaan dan masalah Kartu Pra Kerja sehingga pemerintah harus mencari solusinya.
Kemudian terkait kemiskinan, masalah yang muncul merupakan turunan dari problema bantuan sosial seperti jumlah bantuan kecil, data penerima bantuan tidak akurat, keterlambatan bantuan dan korupsi bantuan sehingga perlu pengawasan untuk implementasinya.
3. Survei dilakukan oleh 400 responden di 7 provinsi
Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari (IDN Times/Gali Persiana)Survei tersebut dilaksanakan pada 12-18 Mei 2020 dengan metode penarikan sampel adalah quota & purposive sampling dengan 400 responden tersebar secara proporsional.
Survei tersebut memiliki "margin of error" sebesar ± 4,90 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuesioner.
Data telepon seluler responden diambil secara acak dari nomor telepon seluler responden di Indo Barometer dari hasil survei nasional, survei pileg, survei pilkada dan hitung cepat di setiap wilayahnya di masa sebelumnya.
Wilayah pelaksanaan survei dilakukan di tujuh provinsi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan atau setara dengan 64,9 persen populasi nasional.
Baca Juga: Jokowi: Boleh Beraktivitas di Mal, Asal Disiplin Protokol Kesehatan
Berita Terkini Lainnya
