Tanggapi Pernyataan Ketua Tim Hukum BPN, Jokowi: Jangan Rendahkan MK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menanggapi terkait pernyataan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mendukung rezim yang korup.
Jokowi menilai, pernyataan pria yang akrab disapa BW tersebut seperti merendahkan martabat MK sebagai institusi penegak hukum negara.
1. Jokowi mengimbau Bambang Widjojanto tidak merendahkan lembaga negara
Jokowi mengimbau kepada Bambang agar tidak merendahkan lembaga negara.
“Jangan senang merendahkan sebuah institusi, saya kira tidak baik,” ujar Jokowi usai menghadiri acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama dengan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).
Baca Juga: Hadapi 326 Sengketa Pemilu 2019 di MK, KPU Siapkan Strategi Khusus
2. Lembaga negara dibentuk berdasarkan kepercayaan masyarakat
Editor’s picks
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, seluruh lembaga negara yang dibentuk pemerintah sebagai upaya memberikan kepercayaan terhadap masyarakat.
“Apa pun lembaga (negara) dibentuk oleh ketatanegaraan kita agar memiliki sebuah trust dari publik jangan sampai direndahkan, dilecehkan seperti itu pada siapa pun,” kata dia.
3. Bambang Widjojanto berharap MK tidak menjadi bagian dari rezim korup
Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memberikan pernyataan yang kontroversial saat mendatangi kantor MK, untuk menyampaikan gugatan terkait penyelenggaraan Pilpres 2019.
BW yang ditunjuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai ketua tim hukum ini berharap, MK tidak menjadi bagian dari rezim pemerintah yang korup.
"Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," tutur Bambang di MK, Jumat (24/5).
Baca Juga: Alasan Prabowo-Sandiaga Menggugat Hasil Pilpres 2019 ke MK