Tito Karnavian: Petahana Jangan Sematkan Identitas Pribadi di Bansos
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan arahan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (8/7/2020). Humas Pemprov Sulsel
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta petahana tidak memanfaatkan bantuan sosial (Bansos) untuk kepentingan Pilkada 2020. Tito juga meminta mereka tidak menyematkan identitas pribadi pada paket-paket bansos yang dibagikan ke masyarakat.
"Dilarang keras bansos menggunakan identitas pribadi dari kepala daerah petahana, yang boleh hanya identitas lembaga pemerintahan sebagai bagian identitas tata kelola keuangan,” kata Tito seperti dikutip Antara, Senin (13/7/2020).
1. Bansos bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat terdampak COVID-19
Penyaluran bansos ditargetkan selesai 15 Juli (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Menurut dia bansos di saat pandemik tidak mungkin dihentikan, sebab bansos tersebut merupakan bagian dari bantuan pemerintah dalam penanganan dampak ekonomi dan sosial COVID-19.
“Sasaran bansos itu kan menyangkut fasilitas kesehatan, penanganan dampak sosial-ekonomi COVID-19, sosial safety net. Ketiga hal tersebut merupakan kesatuan yang harus dilakukan secara paralel,” ujarnya.
2. Para calon kepala daerah harusnya saling beradu gagasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Surabaya, Jumat (26/6). IDN Times/Fitria MadiaEditor’s picks
Tito menuturkan untuk dapat meraih simpati dari masyarakat, para calon kepala daerah harusnya lebih menunjukkan adu gagasan terhadap penanganan COVID-19 beserta dampak sosial-ekonominya.
“Kepala daerah akan all out menangani COVID-19, sebaliknya bagi kontestan yang bukan petahana juga bisa menjual gagasan," tuturnya.
Sehingga, lanjut dia persaingan pada pilkada akan menjadi lebih sehat sebab para kontestan sama-sama berupaya memenangkan hati masyarakat lewat pertarungan ide dan gagasan terkait COVID-19.
3. Pilkada saat pandemik jadi momentum untuk memilih pemimpin berkualitas
.jpg)
idn mediaLebih jauh mantan Kapolri itu menambahkan, Pilkada di 270 daerah itu bisa menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang baik dan berkualitas dengan kemampuan memimpin di saat krisis.
“Ini momentum bagi kita juga untuk memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang kuat itu adalah bukan pemimpin di masa aman, di masa damai, bukan. Tapi pemimpin yang kuat adalah ketika terjadi badai, ketika terjadi krisis,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Dapat Bansos, Warga Miskin: Petugas Desa Hanya Foto-foto Doang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
