Tokoh Minang Maafkan Puan Maharani soal Sumbar Dukung Pancasila 

Seluruh rakyat Sumbar diminta memaafkan Puan Maharani

Jakarta, IDN Times - Polemik pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik yang, Puan Maharani, yang sempat meminta warga Sumatra Barat untuk mendukung negara Pancasila perlahan mulai mereda.

Sejumlah tokoh masyarakat dari Minangkabau seperti Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Profesor Irwan Prayitno, Prof. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo (akademisi, tokoh adat), Prof. Raudha Thaib (pewaris Kerajaan Pagaruyuang dan Ketua Bundo Kanduang Sumbar), Dr. Alfan Miko (tokoh akademisi, Dekan FISIP Unand 2016-2020), dan Ketua DPW Muhammadiyah Sumbar Dr. Shofwan Karim meminta seluruh masyarakat Sumbar untuk memaafkan Puan atas kesalahan tersebut.

Baca Juga: Polisi Tolak Laporan Pemuda Minang terhadap Puan Maharani, Kenapa? 

1. Yulizal Yunus sebut pernyataan Puan untuk membina kader PDIP

Tokoh Minang Maafkan Puan Maharani soal Sumbar Dukung Pancasila Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani membacakan rekomendasi calon kepala daerah gelombang lima (Dok. PDI Perjuangan)

Yulizal Yunus menilai, Puan khilaf dan tidak ada maksud untuk memburukkan kampungnya sendiri, apalagi dia sedang berbicara di internal partainya dengan konteks membina kader.

"Memberi maaf sifat mulia. Akhlak karimah. Puan hanya khilaf. Rasanya tak patut pula kita bersikap tak memaafkannya. Apalagi Puan orang Minangkabau juga. Malunya malu kita juga. Suku tak dapat dialih, malu tak dapat diagiahkan,” kata Yulizal dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).

2. Mantan Dekan FISIP Andalas menyebut karakter orang Minang adalah pemaaf

Tokoh Minang Maafkan Puan Maharani soal Sumbar Dukung Pancasila kebudayaan.kemdikbud.go.id

Dekan FISIP Universitas Andalas 2016-2020, Alfan Miko, berpandangan bahwa karakter orang Minangkabau itu pemaaf, sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi dasar falsafah hidup masyarakat Padang, seperti yang telah dicontohkan oleh tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari Minangkabau di antaranya Hamka, Moh. Hatta, Syahrir dan lainnya terhadap orang-orang yang telah menzalimi mereka.

“Memaafkan adalah perbuatan mulia. Dengan memaafkan dan melupakan adalah bukti karakter masyarakat Minangkabau yang sesungguhnya dan tidak ingin terbelenggu dengan masalah ini terus menerus," ujar Alfan.

"Uni Puan sebetulnya telah terhukum secara sosial psikologis, dengan mempertanyakan kualitas dan pemahamannya tentang sejarah bangsa. Mudah-mudahan setelah kejadian ini, Puan semakin lebih dewasa bersikap dan juga mendorong keinginan hatinya untuk mendekatkan dirinya dengan tanah leluhurnya di Ranah Minangkabau ini,” lanjut Alfan.

3. Masyarakat Sumbar bersifat egaliter dan demokratis

Tokoh Minang Maafkan Puan Maharani soal Sumbar Dukung Pancasila Pemilik RM Padang Jaya saat melayani pembeli. IDN Times/Fariz Fardianto

Sedangkan Ketua Bundo Kanduang Sumbar, Raudha Thaib meminta agar persoalan ini tak lagi diperpanjang. Menurut dia, persoalan maaf memaafkan dalam Minangkabau sudah membudaya. Dia berharap, agar dialog dengan Puan Maharani bisa dengan pendekatan kebudayaan, bukan politik.

Senada dengan tokoh lainnya, Ketua DPW Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim, juga berharap persoalan ini tidak berlarut-larut. Sifat orang Minangkabau yang egaliter, demokratis, kata dia, sudah terbiasa dengan dinamika perbedaan pendapat.

"Dinamika masyarakat memang telah terasah dalam perbedaan. Dalam kasus dengan Uni Puan, setidaknya nanti merupakan awal dari membuhul silaturrahim yang lebih erat lagi antara masyarakat Minangkabau dengan Uni Puan. Bagaimanapun Uni Puan Maharani adalah dunsanak kita juga," ujar Shofwan.

4. Gubernur Sumbar ajak masyarakat memaafkan Puan Maharani

Tokoh Minang Maafkan Puan Maharani soal Sumbar Dukung Pancasila Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. IDN Times/Andri NH

Di lain pihak, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengajak semua masyarakat untuk dapat memaafkan Ketua DPR tersebut, dan melihat hal ini dari perspektif positif.

"Kalaulah ucapan bu Puan dianggap menyinggung perasaan masyarakat Sumbar, saya mengajak masyarakat agar memaafkan beliau dan mari ke depan kita jalin silaturahmi untuk kepentingan Sumbar" kata Irwan.

Kasus Puan mencuat setelah menyatakan, semoga Sumatra Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Pernyataan itu disampaikan Puan pada 2 September 2020 saat pengumuman calon kepala daerah PDIP gelombang kelima.

"Untuk Provinsi Sumatra Barat, rekomendasi diberikan kepada Ir Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," kata Puan saat itu. Pernyataan Puan tersebut belakangan menimbulkan polemik. 

Baca Juga: Ketua PDIP Sumbar Ikut Klarifikasi soal Pernyataan Puan Maharani

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya