Comscore Tracker

Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Kecewa 3 Hal Penting Ini

Pesangon dan upah minimum bakal dihapus

Jakarta, IDN Times - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal geram dengan isi draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, terutama dalam klaster ketenagakerjaan.

Iqbal mengatakan, dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, agen outsourcing diberikan ruang secara resmi oleh negara, sehingga perusahaan bisa sewenang-wenang untuk memberhentikan buruh dari pekerjaannya.

1. Omnibus Law Cipta Kerja memperbolehkan perusahaan melakukan kontrak secara terus-menerus kepada buruh

Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Kecewa 3 Hal Penting Ini(IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, perusahaan bisa melakukan kontrak kerja secara terus-menerus kepada buruh tanpa tenggat waktu yang ditentukan, sehingga tidak ada kejelasan yang pasti terkait status mereka di perusahaan.

“Pembuat atau konseptor RUU itu memberikan ruang (bagi perusahaan untuk melakukan kontrak terus-menerus) dan dibenarkan dalam konstitusi,” kata Iqbal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/2).

Baca Juga: Adeksi Siap Sinkronkan Omnibus Law dari Pusat dengan Peraturan Daerah

2. KSPI tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Kecewa 3 Hal Penting IniKonpers KSPI Menolak Omnibus Law Cipta Kerja (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Iqbal membantah pernyataan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menko Perekonomian No 121 Tahun 2020, bahwa KSPI ikut dilibatkan dalam perumusan RUU tersebut.

Menurut Iqbal, RUU Omnibus Law Cipta Kerja hanya dibuat pemerintah bersama pengusaha, tanpa melibatkan organisasi buruh di dalamnya.

“Semua isi RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang drafnya sudah diserahkan ke pimpinan DPR, KSPI tidak bertanggung jawab satu pasal pun. Karena KSPI tidak pernah dan tidak akan terlibat langsung dalam tim bentukan Menko Perekonomian,” kata dia.

3. KSPI tidak pernah bersedia jadi bagian tim pembuatan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Kecewa 3 Hal Penting IniDPR menerima draf Omnibus Law Cipta Kerja dari pemerintah, Rabu (12/2). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Iqbal menyatakan KSPI tidak akan pernah mau menjadi bagian dari tim perumusan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja, karena pembahasannya dinilai tertutup dan bertentangan dengan undang-undang keterbukaan informasi.

“Yang jelas bahwa kalau dalam SK No 121 Tahun 2020 itu ada dicantumkan nama KSPI adalah tanpa seizin KSPI. KSPI tidak pernah tahu, tidak pernah diundang, dan tidak pernah terlibat,” ujar dia.

4. KSPI akan memberikan masukan ke DPR soal isi draf Omnibus Law Cipta Kerja

Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, KSPI Kecewa 3 Hal Penting IniSidang Paripurna ke-6 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Alasan kedua, lanjut Iqbal, RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga sudah diserahkan ke DPR. Oleh sebab itu, tidak diperlukan lagi peran KSPI dalam pembuatan draf RUU tersebut.

“Karena itu, KSPI akan menempuh jalur bersama DPR memberikan masukannya dengan sebuah sikap, setelah mempelajari draf RUU Cipta Kerja tersebut, yang resmi diserahkan kepada DPR,” kata Iqbal.

“Akhirnya terbukti apa yang dikhawatirkan KSPI dan buruh Indonesia. Pesangon dihapus, upah minimum dihapus, outsourcing yang bebas dan beberapa hal lainnya terbukti benar dengan isi draf resmi tersebut. Akhirnya terbukti. Karena itu, KSPI menolak masuk tim ini,” kata Iqbal, menambahkan.

Baca Juga: KSPI Akan Demo Besar-besaran Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya