Comscore Tracker

Usung 184 Calon Non-Kader, PDIP Ancam Sanksi Kader Jika Tidak Dukung

Seluruh calon kepala daerah harus bisa mengambil hati rakyat

Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) mengusung 184 calon kepala daerah non-kader pada Pilkada Serentak 2020. Jumlah tersebut cukup besar, mengingat kontestasi pilkada hanya digelar di 270 wilayah.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh kader partai akan memberikan dukungan total kepada 184 calon kepala daerah tersebut.

1. PDIP akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang tidak mendukung calon kepala daerah non-internal

Usung 184 Calon Non-Kader, PDIP Ancam Sanksi Kader Jika Tidak DukungSekjen PDIP, Hasto Kristiyanto membuka sekolah partai secara virtual, Jumat (21/08/2020). Dok. PDIP

Jika ada kader PDIP yang tidak mendukung calon non-kader tersebut, Hasto memastikan, pihak internal partai tersebut akan diberikan sanksi tegas dari partai. Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan materi di Sekolah Calon Kepala Daerah (cakada) Gelombang III PDIP secara daring.

"Kami berikan dukungan total, dukungan dengan penuh kedisiplinan yang diambil melalui sebuah proses kajian yang panjang, dan akhirnya Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil keputusan. Dan ketika keputusan diambil oleh Ketua umum, maka siapa pun yang namanya anggota dan kader partai wajib mendukung bapak ibu semuanya tanpa terkecuali," kata Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2020).

Hasto menuturkan sekolah partai juga memberikan kesempatan untuk cakada yang berasal dari partai politik lain. Tujuannya untuk memberikan bekal kepada para pasangan calon menyangkut ideologi negara, politik, ekonomi, kebudayaan, hingga pembentukan karakter kepemimpinan.

Baca Juga: Gagal Tes Kesehatan, Calon dari PDIP di Pilkada Demak Diganti 

2. Seluruh calon kepala daerah harus bisa mengambil hati rakyat

Usung 184 Calon Non-Kader, PDIP Ancam Sanksi Kader Jika Tidak DukungKerumunan massa pengantar Bacawali-bacawawali dari PDIP, Eri-Armuji di KPU Surabaya, Jumat (4/9/2020). IDN Times/Fitria Madia

Usai mengikuti sekolah partai, para pasangan calon diharapkan dapat berjuang ke bawah untuk memenangkan hati rakyat. Seluruh kader PDIP akan berada bersama mereka sebagai bagian dari energi perjuangannya.

"Bung Karno mengatakan tak ada perjuangan yang sia-sia. Terlebih untuk anda semua, senjata paling hebat menjadi pemimpin adalah menyatu dengan kekuatan rakyat. Itulah strategi utama kita," ujar Hasto.

Dia juga mengingatkan para calon kepala daerah harus punya pemahaman yang sama terhadap pentingnya politik kebudayaan. “Pembumian Pancasila hanya bisa dilakukan dengan rasa cinta kepada tanah air. Tempuhlah jalan kebudayaan itu, sebab nusantara begitu kaya dengan kebudayaannya yang luar biasa,” kata Hasto.

3. PDIP minta semua calon kepala daerah membuat kebijakan berbasis riset jika kelak terpilih

Usung 184 Calon Non-Kader, PDIP Ancam Sanksi Kader Jika Tidak DukungJumpa pers DPC PDIP Solo soal proses pendaftaran Gibran-Teguh. IDN Times/Larasati Rey

Politikus asal Jogja itu menambahkan, PDIP juga mendorong para pasangan calon dari partainya ketika nantinya terpilih agar membuat kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.

"Kita harus bisa menjadi pemimpin, bagaimana agar rakyat Indonesia mampu mengejar ketertinggalan kita, sehingga menjemput tugas sejarah kita menjadi bangsa pemimpin diantara bangsa lainnya," imbau Hasto.

4. PDIP mendukung RUU Cipta Kerja yang menyejahterakan kaum buruh

Usung 184 Calon Non-Kader, PDIP Ancam Sanksi Kader Jika Tidak DukungAntara Foto/Aditya Pradana Putra

Pada kesempatan yang sama, Hasto juga berdialog dengan para calon kepala daerah ketika sesi tanya jawab. Di antaranya Calon Wakil Bupati Sumenep Dewi Khalifah dan Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Rahayu Saraswati.

Berbeda dengan para calon kepala daerah yang memuji sekolah politik PDIP, Rahayu secara khusus bertanya soal sikap terkait RUU Cipta Kerja yang banyak dipertanyakan kaum buruh.

Hasto menekankan bahwa partainya selalu berlandaskan Pancasila dalam mengambil keputusan. Sila Kelima menyebut bahwa negara menjamin rakyat mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak. Fakir miskin dan anak terlantar juga wajib dipelihara negara.

"Buruh, petani, adalah mayoritas rakyat kita. Maka kekuasaan harus hadir memberikan hak para buruh," jawab Hasto.

Sekjen PDIP itu juga menekan bahwa RUU Cipta Kerja jangan sampai menghadirkan ketidakadilan baru, di mana pemilik modal bisa menindas kaum buruh. Oleh sebab itu, buruh harus mendapatkan upah yang layak berdasarkan tingkat inflasi.

"Soal buruh asing, hanya yang selected berkaitan teknologi dan risiko tinggi, dimungkinkan ruang itu dibuka. Namun yang berkaitan hajat hidup orang banyak seperti pertanian, energi, keuangan, maka aspek kedaulatan di bidang ekonomi harus benar-benar diperhatikan,” tutur Hasto.

Baca Juga: Diajar Puan Maharani, Ini Cerita Rahayu Saraswati Ikut Sekolah PDIP

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya