Kasus Suap Meikarta, KPK Segera Panggil Pejabat Pemprov Jabar
IDN Times/Galih Persiana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times– Dalam persidangan kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta Senin (21/1), beberapa saksi yang didatangkan menjelaskan sejumlah kolerasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemprov terlibat karena sempat tidak mengeluarkan rekomendasi proyek Meikarta pada 2017.
Sebenarnya tidak hanya sekali Pemprov Jabar disebut dalam persidangan. Pada Senin (14/1), mantan Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Hasanah, sempat menyebut Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa meminta uang Rp1 miliar.
1. KPK Simpulkan Pemprov terima uang lewat DPRD Bekasi
IDN Times/Galih PersianaJaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), I Wayan Riyana mengatakan jika ada dua saksi yang menjelaskan keterlibatan Iwa dalam penyuapan izin pembangunan proyek Meikarta. Kedua saksi tersebut ialah Neneng Rahmi, mantan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, dan Jamaludin, Kepala Dinas PUPR.
“Pak Sekda sudah jelas, dari dua keterangan saksi bahwa pemberian itu melalui DPRD Provinsi untuk pak Iwa,” ujar Wayan, kepada awak media, Senin (21/1).
Dalam persidangan, dua anggota DPRD yang terlibat itu ialah Sulaeman dan Waras DPRD (Bekasi).
2. Pejabat Pemprov Jabar akan dipanggil untuk bersaksi
Twitter/@ridwankamilKarena berkali-kali disebut terlibat dalam proses perizinan pembangunan Meikarta, Jaksa KPK merasa perlu memanggil beberapa pejabat Pemprov Jabar. Meski demikian, mereka belum dapat memastikan kapan Pemprov Jabar akan diminta kesaksiannya.
“Untuk pemprov kami akan jadwalkan satu sesi khusus. Kami belum bisa sebutkan nama-nama saksinya,” kata Wayan. Format pemanggilan saksi, ujar dia, sama seperti kala jaksa KPK meminta kesaksian jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Iwa disebut meminta uang Rp1 miliar
Editor’s picks
IDN Times/Galih PersianaNeneng Rahmi, yang juga terdakwa dalam kasus suap Meikarta, pada Senin (21/1), merunut kejadian kongkalikong antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. “Awalnya ada pertemuan di rest area (jalan tol), kilometernya lupa berapa. Saya diajak turun tapi gak terlibat. Dalam pertemuan itu ada saya, pak Henry Lincoln, pak Sulaeman DPRD (Bekasi), pak Waras DPRD (Bekasi), dan pak Sekda Iwa Karniwa,” tutur Neneng, dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Bandung.
Ia kemudian mendapatkan informasi dari Henry Lincoln, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olahraga, bahwa dalam pertemuan itu Iwa meminta fulus Rp1 miliar. Anggaran tersebut diperlukan untuk mempermulus Raperda (Rapat Dengar Pendapat) RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) yang didalamnya terkandung proyek Meikarta.
4. Iwa belum mengembalikan barang bukti
(Ilustrasi gedung KPK) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.Jika benar pernah meminta atau menerima uang Rp1 miliar, Iwa bisa saja segera mengembalikan barang buktinya agar hukumannya dapat diringankan. “Tapi sampai sekarang Iwa belum mengembalikan barang bukti,” tutur Wayan.
Beberapa terdakwa kasus penyuapan izin proyek Meikarta, termasuk bekas Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah, diketahui telah mengambalikan barang dan uang yang terindikasi penyuapan. Barang-barang tersebut kini telah diamankan KPK.
5. Saksi persidangan selanjutnya tetap dari Pemkab Bekasi
IDN Times/Galih PersianaPersidangan penyuapan izin proyek Meikarta selanjutnya akan digelar pada Rabu (23/1). Jaksa Wayan membocorkan masih tetap akan menggali informasi dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Hari Rabu nanti masih dari dinas juga. Saya enggak bisa sebutkan siapa saja yang akan kami panggil. Pokoknya dari dinas-dinas di Pemkab Bekasi,” tutur Wayan.
Baca Juga: Jaksa KPK Temukan Fakta Baru soal Keterlibatan Bos Meikarta
Topik:
Berita Terkini Lainnya
