3 Saran Guru Besar UI Hikmahanto Agar RI Tetap Pertahankan Natuna
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Guru Besar Universitas Indonesia bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana memberikan sejumlah saran yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Menurutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menuntaskan masalah Natuna. Apa saja?
1. Hadirkan banyak nelayan di perairan Natuna
(Kapal nelayan di Selat Lampa, Natuna) ANTARA News/Natisha AndarningtyasMenurut Hikmahanto, hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah menghadirkan banyak nelayan Indonesia perairan Natuna. Meski begitu, ia meminta pemerintah tak mengabaikan perlindungan lingkungan laut.
"Perlindungan terhadap lingkungan laut yang ada di sana itu juga perlu diperhatikan. Tapi kita dengan China dengan Vietnam dan sebagainya kita harus banyak-banyakan menghadirkan nelayan kita di sana," ujarnya.
Baca Juga: Ini Alasan Indonesia dan Tiongkok akan Terus Kisruh di Laut Natuna
2. Siagakan kapal patroli di perairan Natuna
Editor’s picks
KRI Teuku Umar-385 melakukan peran muka belakang usai mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Selain itu, Hikmahanto meminta pemerintah harus menyiagakan kapal-kapal patroli sebagai coast guard Sehingga bisa melindungi nelayan-nelayan Indonesia, dan nelayan asing yang ingin mencuri ikan. Sebab, menurutnya Nelayan di Natuna protes karena diusir Tiongkok
"Tapi kita gak punya back up yang backing kita. Nah ini kita harus kuat-kuatannya di situ sebenarnya," ungkapnya.
3. Konsisten terhadap kebijakan di Natuna
Pergerakan kapal Coast Guard asing melalui layar yang tersambung kamera intai dari Pesawat Boeing 737 Intai Strategis AI-7301 Skadron Udara 5 Wing 5 TNI AU Lanud Sultan Hasanudin Makassar di Laut Natuna. ANTARA FOTO/M Risyal HidayatTerakhir, pemerintah Indonesia harus konsisten terus menjaga kebijakan di Natuna, dan tidak mengakui sembilan garis putus seperti yang diklaim oleh China.
"Jadi itu harus terus karena kita akan dicoba dengan harapan kita lupa. Nah kita harus konsisten menjaga itu," ujar Hikmahanto.
Baca Juga: Soal Natuna, Ngabalin ke Fadli Zon: Move On, Jangan Nyinyir Melulu!
Berita Terkini Lainnya
