3 Tahun Anies Baswedan Pimpin Jakarta, PSI Sebut Ada Kemunduran
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menilai, dalam tiga tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan di ibu kota, menurutnya ada kemunduran. Kemunduran itu sendiri secara spesifik disorot dari aspek transparansi anggaran.
"Saya melihat bahwa ada kemunduran dalam hal transparansi anggaran. Itu yang memang menjadi perhatian utama dari kami," jelas William dalam webinar Populi Center, Kamis (15/10/2020).
1. Transparansi anggaran merupakan tulang punggung
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)William mengatakan, transparansi anggaran merupakan tulang punggung dari semua kebijakan. Apabila anggarannya tidak jelas, kata William, maka apa pun kebijakan tidak akan efisien.
"Semuanya akan tidak efisien dan pada akhirnya masyarakat tidak bisa melaksanakan pembangunan," jelasnya.
Baca Juga: PDIP Sempat Minta Anies Tak Perpanjang PSBB Ketat di Jakarta, Kenapa?
2. William sebut Anies beda dari gubernur sebelumnya
Editor’s picks
IDN Times/Gregorius Aryodamar PAnggota DPRD termuda di Jakarta ini mengklaim apa yang dilakukan era Anies saat ini berbeda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Menurut William, anggaran itu ditransparansikan pada tahap perancangan baik itu dalam tahap RKPD, lalu KUA-PPAS, sampai APBD disahkan.
"Sekarang APBD perubahan pun belum dibahas sedangkan kita sudah punya waktu sangat mepet, sekarang Oktober, Desember sudah harus disahkan tapi sampai sekarang belum ada progres," jelas William.
3. Tidak dipublikasikannya anggaran akan menyulitkan anggota dewan
Wakil Gubernur Riza Patria dan Pimpinan DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menilai tidak dipublikasikannya anggaran akan membuat anggota dewan kesulitan. Sebab, anggaran terdiri dari ribuan komponen dan banyak yang harus diperhatikan sehingga akan memudahkan apabila dibuat dalam bentuk e-budgeting.
"Kalau data yang diberikan kepada kami adalah hard copy atau PDF, dua hari sebelum pengesahan bahkan 15 menit sebelum dimulai rapat baru diberikan, yang pasti proses pengawasan anggaran itu tidak berjalan dengan baik. dan sampai sekarang pun sepertinya Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan meng-upload anggaran KUA-PPAS dan RKPD di smart budgeting," jelasnya.
Baca Juga: Anies Baswedan Minta Guru Beri Tugas Pelajar Kaji UU Cipta Kerja
Berita Terkini Lainnya
