Ade Yasin dan Fenomena Korupsi Dinasti yang Kembali Terjadi

2. Ade Yasin sempat bantah terlibat korupsi

Bupati Bogor, Ade Yasin, usai tertangkap dalam OTT KPK (IDN Times/Aryo Damar)

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Ade Yasin dan tujuh orang lainnya langsung digiring ke rumah tahanan berbeda. Firli mengatakan, Ade akan mendekam di Rutan Polda Metro Jaya.

Dengan begitu, Ade harus mengubur niatnya berlebaran bersama keluarga di rumah. Sebab, ia ditahan lima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Sebelum masuk mobil tahanan, Ade sempat membantah bahwa dirinya terlibat korupsi. Ia merasa dipaksa untuk mempertanggungjawabkan inisiatif anak buahnya.

"Jadi Ini namanya IMB, inisiatif membawa bencana," ujar Ade.

KPK juga tidak diam dengan bantahan Ade Yasin. Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki bukti yang cukup ketika melakukan tangkap tangan dan menetapkan Ade sebagai tersangka.

Meski begitu, KPK tak mempermasalahkan Ade Yasin yang membantah terlibat suap. Sebab, hal itu adalah hak Ade sebagai tersangka dan kerap kali terjadi kepada para tersangka korupsi lainnya.

"Kami berharap kepada para tersangka dan pihak-pihak yang  nantinya dipanggil  KPK agar kooperatif menerangkan apa adanya di hadapan tim penyidik," jelas Ali.

3. Ada sejumlah kasus korupsi yang menerpa satu keluarga

Mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin (tengah) berjalan meninggalkan ruangan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

Ditangkapnya Ade Yasin mengulangi jejak sang kakak, Rachmat Yasin. Rachmat juga kena OTT KPK ketika menjabat sebagai Bupati Bogor.

Rachmat tertangkap tangan pada 7 Mei 2014 terkait pengurusan lahan di Puncak, Sentul. Selain Rachmat, KPK turut menangkap mantan petinggi Sentul City, Swe Tang, dan beberapa pihak lain.

Kasus korupsi berbeda yang dialami dalam satu keluarga tidak hanya dialami Rachmat dan Ade Yasin. Ada beberapa contoh kasus lain, yakni:

1. Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut dan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan
2. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng
3. Pengusaha, Anggoro dan Anggodo Widjojo, Billy dan Eddy Sindoro
4. Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin dan Iskandar Perangin Angin

Baca Juga: Lagi, KPK Temukan Bukti Dugaan Suap Bupati Bogor Ade Yasin

Baca Juga: Bupati Bogor Ade Yasin Diduga Minta Anak Buah Manipulasi Data Keuangan

4. Korupsi yang berulang dinilai akibat hukuman koruptor tak bikin kapok

ilustrasi koruptor (IDN Times/Aryodamar)

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menilai, banyaknya kasus korupsi berulang dalam satu keluarga terjadi karena kurangnya efek jera bagi para koruptor. Ia menjelaskan, penjeraan itu berlaku bagi pelaku dan  masyarakat secara luas.

"Apakah hukuman pada koruptor memberikan efek jera? Jelas belum. Apa buktinya? Karena terus terjadi korupsi. Artinya, efek jera itu belum tercapai dalam penegakan hukum antikorupsi di Indonesia," ujar Zaenur kepada IDN Times.

Zaenur menilai, penjeraan terhadap koruptor belum berhasil karena penegakkan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia masih berorientasi pada penegakkan badan. Menurutnya, penegakkan korupsi di Indonesia sudah harus berorientasi pada pengembalian aset hasil kejahatan.

"Dalam kata lain, bahasa yang populer bahwa hukum pidana di Indonesia belum memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi (tipikor)," ujarnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Mei 2022 menyampaikan, setidaknya ada kerugian negara Rp62,9 triliun dari kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2021. ICW menilai, KPK hanya berhasil memulihkan satu persen dari total kerugian negara.

KPK membantah data tersebut. Ali Fikri memaparkan, setidaknya pemulihan aset akibat korupsi yang telah dilakukan pada 2021 telah mencapai Rp416,9 miliar atau naik 41 persen dari tahun sebelumnya.

"Lalu, pada tahun 2022 berjalan, data per 31 Maret, mencapai Rp183 miliar," jelas Ali.

Baca Juga: Ketua KPK: Sungguh Prihatin, Bupati Bogor Kena OTT KPK Saat Ramadan

Baca Juga: Ketua KPK Bicara Jasa Megawati dalam Pemberantasan Korupsi di RI

5. Penegak hukum dinilai sudah harus fokus pada pemulihan aset dan pencucian uang hasil korupsi

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Zaenur menyarankan agar lembaga penegak hukum tidak hanya fokus pada korupsi saja, tetapi juga pengembangan aspek lain, seperti tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemulihan aset dan penggantian uang hasil korupsi. TPPU dinilai sama pentingnya agar keluarga koruptor tidak bisa menikmati hasil korupsi dan menambah efek jera pelaku.

"Dengan TPPU, bisa didalami hasil aset kejahatan itu didapat dari mana dan mengalir ke mana," ujar Zaenur.

Ali Fikri menjelaskan, KPK juga sudah menerapkan pasal TPPU ketika sebuah kasus korupsi terjadi. Senada dengan Zaenur, ia menilai penerapan pasal TPPU penting untuk mengoptimalkan hasil korupsi.

"KPK mencatat telah menangani sejumlah 44 perkara (TPPU)," ujar Ali.