Anies: Sejak Tahun Lalu Saya Tahu Ada Masalah Dalam E-budgeting Ahok
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui ada masalah dalam sistem e-budgeting warisan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sejak lama. Namun, ia tak mau meramaikannya di publik dan memilih memperbaikinya.
"Kita mengetahui ini sejak tahun lalu. Tapi kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki, bukan diramaikan. InsyaAllah akan segera beres," ujar Anies saat ditemui di kawasan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin, Jakarta, Minggu (3/11).
1. Anies pastikan transparansi e-budgeting
IDN Times/Gregorius Aryodamar PWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Syarif melalui akun Twitter pribadinya menyoroti rencana Anies untuk memutakhirkan e-budgeting. Laode mengingatkan agar sistem yang sudah ada tidak ditinggalkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu.
Anies pun mengapresiasi sorotan pimpinan KPK itu. Iabpun memastikan bahwa langkah yang diambil adalah membuat sistem e-budgeting lebih transparan.
"Tujuan sebuah sistem dibangun itu untuk memaksa agar semua pengguna mengikuti apa yang kita inginkan. Di dalam sebuah organisasi selalu ada yang rajin, kurang rajin, ada yang tidak rajin, Ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur. Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," jelasnya.
Baca Juga: Anies akan Perbarui Aplikasi e-Budgeting dengan Beri Kolom Komentar
2. Pemprov DKI Jakarta akan mutakhirkan e-budgeting
IDN Times / Irfan FathurohmanAnies pun memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan memutakhirkan sistem e-budgeting yang ada sehingga tak lagi ada penyimpangan.
"Seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan, ini adalah kemalasan, ini adalah keteledoran atau ini adalah titipan, gak bisa dibedakan tuh, kenapa? Ya karena sistemnya bebas," jelasnya.
3. PSI temukan sejumlah kejanggalan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSebelumnya, Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengungkapkan telah menemukan sejumlah usulan anggaran yang dinilai janggal. Mulai dari pengadaan lem Aibon senilai Rp82 miliar, pulpen Rp124 miliar hingga pengadaan komputer senilai Rp121 miliar.
Baca Juga: Polemik Anggaran Influencer, Kadisparbud dan Kepala Bappeda DKI Mundur
Berita Terkini Lainnya
