Begini Cara Kubu Jokowi Edukasi Politik Bebas Korupsi
IDN Times/Panji Galih Aksoro
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Talkshow #MillennalsMemilih yang diselenggarakan IDN Times setiap hari Rabu kembali digelar. Perbincangan kali ini bertema Mahalnya Modal Politik Pemicu Korupsi. Narasumber kali ini dari kedua kubu capres, yakni Irma Suryani dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko ‘Jokowi’ Widodo-Ma'ruf Amin dan Nasir Djamil dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Di tengah perbincangan, Irma mendapat pertanyaan dari warganet yang menyaksikan siaran langsung di Instagram IDN Times, Rabu (5/12), tentang langkah konkret kubu Jokowi-Ma'ruf dalam pencegahan korupsi atau politik uang.
Lantas, apa tanggapan Irma?
Baca Juga: Jokowi dan Prabowo Berebut Suara di 'Kandang' Lawan
1. Kubu Jokowi-Ma'ruf memberikan edukasi politik pada konstituen
IDN Times/Panji Galih AksoroIrma menjelaskan salah satu langkah agar kampanye terhindar dari praktik korupsi atau politik uang adalah dengan memberikan edukasi kepada konstituen. Ia menjelaskan bagaimana tugas pokok dan fungsi seorang anggota DPR.
“Saya ceritain bagaimana pekerjaan DPR. Saya biasa (berjanji) bangun jembatan, (tapi) saya gak mau bilang gitu, karena itu bukan hak dan kewajiban saya. Yang saya sampaikan adalah aspirasinya akan saya bawa ke pemerintah, pada saat rapat anggaran akan kami masukan. Saya akan koordinasi dengan bupatinya, agar juga ikut mendorong membuat proposal agar jembatan bisa diselesaikan,” ujar dia, mencontohkan.
2. Partai NasDem tak pernah meminta mahar kepada calegnya
IDN Times/Panji Galih AksoroPolitikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengakui biaya politik di Indonesia memang mahal, tetapi bukan menjadi alasan untuk tak menjalankan demokrasi. Ia pun memberi contoh kebijakan yang diterapkan partainya, yakni tidak meminta mahar kepada calon legislatif (caleg) maupun calon kepala daerah.
“Karena kami berpikir bahwa pimpinan wilayah yang akan maju sebagai bupati, wali kota, dan gubernur, kalau kita bebankan dengan ongkos politik yang mahal, maka dia akan mengembalikan lagi uang itu dengan cara-cara yang tak baik (korupsi). Itu yang kami hindari,” ujar dia.
Editor’s picks
3. Meski mahal, NasDem tolak wacana soal partai politik dibiayai negara
IDN Times/Panji Galih AksoroMeskipun sadar mahalnya biaya politik di Indonesia, Irma dan NasDem tetap menolak wacana bagi partai politik dibiayai pemerintah. Menurutnya, hal tersebut akan menyusahkan rakyat serta mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“APBN sekarang saja sudah sempit sekali, program pemerintah untuk rakyat saja masih kurang. Kami tak merekomendasikan itu,” kata dia.
4. Irma ingin millennials tak ragu terjun ke politik
IDN Times/Panji Galih AksoroSebagai politikus, anggota Komisi IX DPR RI 2014-2019 ini menginginkan para pemuda, khususnya millennials, tak ragu-ragu terjun ke dunia politik. Sebab, masa depan Bangsa Indonesia berada di tangan mereka.
“Tanggung jawab warga negara adalah memilih pemimpin agar negara bisa dikelola dengan baik. Untuk itu jangan ragu (millennials) ikut terjun ke politik,” kata dia.
5. Irma memperkenalkan anaknya politik sejak dini
IDN Times/Panji Galih AksoroDalam kesempatan tersebut, Irma juga mengaku berusaha memperkenalkan dunia politik kepada anaknya lebih dini. Tujuannya, agar generasi millennials tidak apatis terhadap dunia politik.
"Saya selalu bilang ke anak saya, kamu jangan main handphone mulu. Ibumu kan politisi, masa kamu gak mau belajar politik?" cerita Irma.
Baca Juga: Kata Kubu Jokowi dan Prabowo Jika Millennial Jadi Pejabat Publik
Berita Terkini Lainnya
