Bela Anies Baswedan, PAN Sayangkan Pernyataan Menkeu Sri Mulyani
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Zita Anjani, menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial, lantaran tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya.
Menurut Zita, ucapan Sri Mulyani membuat kesan seolah Pemprov DKI Jakarta lepas tangan dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) bagi warganya. "Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," ujar Zita, Kamis (7/5).
1. Anies dinilai telah banyak berbuat
Pimpinan DPRD DKI Jakarta dan Eksekutif (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Menurut Zita, Gubernur Anies Baswedan telah melakukan banyak hal untuk warganya selama pandemik COVID-19 atau virus corona. Contohnya, melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penyaluran Bansos untuk warga pertama kali.
Ketua DPP PAN itu mengatakan bahwa pendapatan daerah DKI menyusut sampai 53 persen namun Anies tetap fasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, hingga mengurangi jam operasi kendaraan umum.
"Justru Oak Anies minta di bantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera," ujar Zita.
2. Zita Anjani minta setop saling menyalahkan
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Editor’s picks
Putri Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan ini mengatakan bahwa saat ini sudah bukan soal pencitraan kepada publik karena masyarakat harus terjamin kebutuhan hidupnya dan COVID-19 segera berlalu. Menurutnya, banyak yang harus dilakukan di ibu kota buka soal bansos dan kesehatan melainkan juga memulihkan perekonomian. Sebab, biaya yang dibutuhkan sangat besar.
"DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Setop salah menyalahkan, masyarakat butuh solusi," tegasnya.
3. Bantuan pusat maupun provinsi tidak masalah
IDN Times/Gregorius Aryodamar PIa pun berharap adanya koordinasi jelas antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Sebab, ketika rapat di DPRD Dinas Sosial DKI Jakarta mengaku belum menerima data dari Kementerian Sosial. Menurutnya hal itu yang membuat bansos di ibu kota menjadi tumpang tindih.
"Tidak ada masalah bantuan provinsi maupun pusat, yang penting itu pelaksanaan lapangannya. Datanya harus sesuai dan waktu pemberiannya tepat, seminggu sekali kan bagus kalau bantuan turun terus, selang-seling pusat dan provinsi," ujarnya.
Sebelumny Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah pusat untuk menalangi dana bantuan sosial, lantaran tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya.
"Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga," ujar Sri Mulyani, Rabu (6/5).
Baca Juga: 5 Fakta tentang Batuan Bulan, Bukti Bahwa Manusia Pernah ke Bulan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
