Comscore Tracker

OTT di MA, KPK Anggap Ini Peringatan Institusi Pengawas Peradilan

KPK sebut penegakkan hukum di RI belum adil dan transparan

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tangkap tangan yang terjadi di Mahkamah Agung merupakan peringatan bagi lembaga pengawas peradilan tersebut. KPK meminta proses peradilan memegang prinsip hukum dan konstitusi.

"Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, di Jakarta, Selasa (27/9/2022).

1. KPK sebut penegakkan hukum di Indonesia belum adil dan transparan

OTT di MA, KPK Anggap Ini Peringatan Institusi Pengawas PeradilanJuru Bicara KPK, Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)

KPK juga menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang belum adil dan transparan. Ali mencontohkan proses penanganan perkara di Indonesia.

"Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi atau data antar-aparat penegak hukum," ujar Ali.

Baca Juga: Begini Kronologi OTT KPK di Mahkamah Agung

2. KPK sebut teknologi informasi belum dimanfaatkan dengan baik

OTT di MA, KPK Anggap Ini Peringatan Institusi Pengawas PeradilanJuru Bicara KPK, Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)

Selain itu, KPK juga menyoroti tantangan pada era teknologi informasi yang belum tertangani dengan baik. Sebab, adanya teknologi informasi belum dimanfaatkan dengan baik.

"Kehadiran teknologi informasi dirasa belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan," ujarnya.

Baca Juga: Buntut OTT Hakim, Mahfud Akan Godok Reformasi Hukum untuk Cegah Mafia

3. KPK tetapkan 10 tersangka

OTT di MA, KPK Anggap Ini Peringatan Institusi Pengawas PeradilanHakim Agung Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (tengah) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

KPK dalam kasus ini telah menetapkan 10 tersangka. Mereka yang jadi tersangka adalah Hakim Agung MA, Sudrajad Dimyati dan Hakim Yudisial, Elly Tri Pangestu.

Lalu, KPK juga menetapkan Desy Yustrua (PNS Kepaniteraan MA), Muhajir Habibie (PNS Kepaniteraan MA), dan Nurmanto Akmal (PNS Mahkamah Agung).

Kemudian Albasri (PNS Mahkamah Agung), Yosep Parera (Pengacara), Eko Suparno (Pengacara), Heryanto Tanaka (Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana).

Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menangkap tangan delapan orang di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dan Semarang, Jawa Tengah.

Desy diduga menerima suap sekitar Rp250 juta, Muhajir Rp850 juta, Elly Rp100 juta, dan Hakim Agung Sudrajat Dimyati diduga menerima Rp800 juta. Suap itu diberikan Yosep dan Eko yang merupakan kuasa hukum dari KSP Intidana agar perkaranya dimenangkan.

KPK sejauh ini telah menyita uang tunai senilai 205 ribu dolar Singapura dan Rp50 juta. Uang itu didapat KPK ketika operasi tangkap tangan.

Topic:

  • Rendra Saputra

Berita Terkini Lainnya