Bupati Bogor Diduga Perintahkan ASN Kumpulkan Uang agar Audit BPK Baik

Ade Yasin jadi kepala daerah keempat yang kena OTT KPK

Jakarta, IDN Times - Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin diduga memerintahkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengumpulkan uang yang diduga terkait proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. Untuk mengonfirmasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua orang saksi.

"(Pemeriksaan) bertempat di Gedung KPK Merah Putih," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, dalam keterangan yang dikutip pada Kamis (2/6/2022).

1. Kedua saksi punya latar belakang berbeda

Bupati Bogor Diduga Perintahkan ASN Kumpulkan Uang agar Audit BPK BaikPLT Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri (dok. Humas KPK)

Mereka yang diperiksa adalah Mujiono dan Yuyuk Sukmawati. Mujiono adalah Kasubbag Keuangan Kecamatan Cibinong dan Yuyuk merupakan Kabag Keuangan RSUD Cibinong.

"Kedua saksi hadir dan masih terus didalami melalui pengetahuan saksi dimaksud antara lain terkait dengan dugaan pengumpulan sejumlah uang dari para ASN Pemkab Bogor sesuai arahan tersangka AY agar proses audit oleh tersangka ATM dan kawan-kawan di beberapa dinas di Pemkab Bogor mendapatkan nilai baik," ujar Ali.

Baca Juga: Kasus Ade Yasin, KPK Periksa Ketua BPK Jabar soal Audit Pemkab Bogor

2. Ade Yasin diduga berikan suap Rp1,9 miliar

Bupati Bogor Diduga Perintahkan ASN Kumpulkan Uang agar Audit BPK BaikBupati Bogor, Ade Yasin, usai tertangkap dalam OTT KPK (IDN Times/Aryo Damar)

Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka suap terhadap perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Suap itu diduga diberikan agar BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporan keuangan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal KPK, Ade Yasin disebut telah menyuap perwakilan BPK Jawa Barat senilai total Rp1,9 miliar. Pada saat tertangkap tangan, KPK turut menyita bukti berupa uang tunai dan di dalam rekening bank senilai total Rp1,024 miliar.

Termasuk Ade, KPK telah menetapkan delapan tersangka lainnya. Mereka adalah:

Tersangka pemberi suap:
1. Ade Yasin, Bupati Kabupaten Bogor 2018-2023.
2. Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor.
3. Ihsan Ayatullah, Kasubdit Kas Daerah BPK AD Kabupaten Bogor.
4. Rizki Taufik, PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tersangka penerima suap:
1. Anthon Merdiansyah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3 Pengendali Teknis).
2. Arko Mulawan, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor).
3. Hendra Nur Rahmatullah Karwita, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Pemeriksa).
4. Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, Pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat. (Pemeriksa).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

3. Ade Yasin jadi kepala daerah keempat yang kena OTT KPK

Bupati Bogor Diduga Perintahkan ASN Kumpulkan Uang agar Audit BPK BaikBupati Bogor Ade Yasin usai kena OTT KPK (IDN TImes/Aryodamar)

Ade merupakan kepala daerah keempat yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi oleh KPK. Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud teciduk KPK pada Januari 2022.

Ini merupakan operasi tangkap tangan kelima sepanjang 2022. Selain tangkap tangan pada tiga kepala daerah, KPK juga menagkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.

Baca Juga: Selain Harun Masiku, KPK Masih Harus Temukan Tiga Buron Ini

Topik:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya