Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Jadi Tersangka Korupsi

2. Abdul Wahid diduga dapat jatah proyek di Kabupaten HSU

Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid. (Antaranews Kalsel/Diskominfo HSU/Eddy A)

Setelah menjabat, Maliki kembali menemui Abdul Wahid di rumah dinas untuk melaporkan lelang paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Hulu Sungai Utara 2021. Dalam dokumen laporan lelang paket pekerjaan tersebut, Maliki telah menyusunnya dan menyebutkan nama-nama para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud.

"Selanjutnya, tersangka AW menyetujui paket lelang ini dengan syarat adanya pemberian commitment fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian yaitu 10 persen untuk tersangka AW dan lima persen untuk MK," ujarnya.

Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengatakan Abdul Wahid diduga telah menerima uang sekitar Rp500 juta melalui Maliki. Uang tersebut berasal dari Marhaini dan Fachriadi selaku pengusaha.

Selain dari Maliki, Abdul Wahid diduga juga menerima biaya komitmen dari beberapa proyek di Dinas PUPRP Kabupaten HSU. Rinciannya yakni Rp4,6 miliar pada 2019, Rp12 miliar pada 2020, dan Rp1,8 miliar pada 2021.

"Selama proses penyidikan berlangsung, Tim Penyidik telah mengamankan sejumlah uang dalam bentuk tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan asing yang
hingga saat ini masih terus dilakukan penghitungan terkait jumlahnya," ujarnya.

3. Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan pengembangan OTT sebelumnya

Ketua KPK Firli Bahuri menetapkan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi proyek. (dok. Humas KPK)

Firli mengatakan penetapan Abdul Wahid  sebagai tersangka merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 15 September 2021. Saat itu KPK menetapkan tiga tersangka yakni Maliki selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten HSU, Marhaini selaku Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi selaku Direktur CV Kalpataru.

Atas perbuatannya, tersangka AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Baca Juga: Dugaan Korupsi di Muara Enim, Eks Bupati dan Ketua DPRD Diperiksa KPK