Data Bansos Kacau, Menko PMK Muhadjir Effendy Tegur Anies Baswedan
Anies Baswedan di Pintu Air Karet, Jakarta, Selasa (25/2) (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam sebuah webinar mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Muhadjir mengatakan, saat ini pihaknya dengan Anies sedang tarik-menarik, cocok-cocokan data penerima bantuan sosial bagi warga terimbas COVID-19 atau virus corona.
"Kemarin saya dengan Pak Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur," kata Muhadjir dalam video tersebut, Rabu (6/5).
1. Menurut Muhadjir, kenyataan tidak sesuai janji Anies
Anies Baswedan (IDN Times/Gregorius Aryodamar P.)Muhadjir mengatakan Anies saat itu berjanji akan mengurus Bansos bagi 1,1 juta warga di Provinsi DKI Jakarta. Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapat Bansos dari pemerintah melalui Kementerian Sosial.
"Di lapangan Pak Gubernur menyampaikan bantuan hanya untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," jelasnya.
2. Pembagian Bansos menjadi kacau di lapangan
Editor’s picks
Penyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)Menurutnya hal itu membuat kondisi di lapangan menjadi kacau. Sebab, data yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ke Kemensos adalah data bantuan gubernur, sementara RW hingga RT punya data sendiri yang seharusnya dikirim ke Kemensos tapi tak dikirim.
"Ketika datang bantuan dari kita yang tercatat nuntut itu haknya, sementara yang didaftar nuntut juga sudah daftar kok ga dikasih? Bayangkan di lapangan," ujarnya.
"Karena itu saya ingatkan Pak Gubernur, 'Pak gubernur kan ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu.' DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan yang 2,5 juta. Jadi, jangan diubah karena kalau diubah jadi kacau di lapangan," lanjut Muhadjir.
3. Menko PMK akan tanggung jawab soal data penerima Bansos
Menko PMK Muhadjir Effendy hadir dalam Rakor Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan Provinsi se-Indonesia (IDN Times/Margith Juita Damanik)Muhadjir mengatakan bahwa data penerima bantuan sosial merupakan hal yang mendesak. Ia mengaku masalah data tersebut menjadi tanggung jawabnya sebagai Menteri Koordinator PMK.
"Saya sudah janji pada bapak presiden akan membenahi dan justru COVID-19 ini adalah momentum bagus untuk memutakhirkan data," jelasnya.
Berita Terkini Lainnya
