DPRD Curigai Usulan Anggaran Konsultan Kampung Kumuh DKI Rp556 Juta
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mencurigai anggaran konsultan kampung kumuh per RW di pos Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Yuke menjelaskan, usulan anggaran bernama Community Action Plan (CAP) itu, di dalam KUA-PPAS disulkan sebesar Rp556.112.770. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membayar personel sebesar Rp475,8 juta dan sisanya membayar nonpersonel sebesar Rp29.757.030.
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar tenaga ahli, fasilitator, surveyor, dan sebagainya. Sedangkan lainnya untuk laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi, dan focus group discussion (FGD).
Baca Juga: Dari Lem Aibon Hingga Pulpen, Ini 3 Anggaran Janggal di APBD DKI 2020
1. Anggota DPRD terkejut
IDN Times/Gregorius Aryodamar PYuke mengaku terkejut melihat dan mendengarkan usulan tersebut, meski anggarannya masih bersifat sementara.
"Satu RW itu Rp556 juta? Kalau 200 RW itu butuh berapa coba? Masa tidak bisa kerja sama dengan kampus atau sebagainya?" kata Yuke di Gedung DPRD, Senin (4/11).
2. Kegiatan penataan kampung kumuh tak pernah terlihat
Editor’s picks
IDN Times/Dini SuciatiningrumYuke mengatakan, tak pernah melihat ada kegiatan penataan kampung kumuh selama dua tahun ini. Bahkan, selama ini kegiatan yang dilakukan hanya sebatas penataan trotoar dan tambal sulam aspal.
Meski demikian, ia setuju dengan penataan kampung kumuh, namun harus tetap dievaluasi anggarannya.
"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detail dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," ujarnya.
3. Komisi D akan evaluasi anggaran
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, memastikan pihaknya akan mengevaluasi anggaran tersebut. Komisi D rencananya akan kembali mendengarkan paparan eksekutif.
"Nanti mereka paparkan ulang seperti apa yang bagus dan efektif, akuntabel. Ini flat Rp600 (juta) semua, RW kan macam-macam, ada yang padat ada yang gak. Nah, itu saya bilang diefisiensikan," jelas politikus Gerindra itu.
Baca Juga: 2 Anak Buah Anies Mundur Saat Polemik Anggaran, PDIP Duga Ada Paksaan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
