Draf APBD DKI 2020 Sudah Direvisi, Tapi Masih Ada Anggaran Helm Rp34 M
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggaran ganjil dengan jumlah mencengangkan kembali ditemukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, di pos Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Anggaran ini ditemukan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Ima Mahdiah.
Baca Juga: Kisruh Anggaran di Pemprov DKI, Begini Komentar Pedas dari Zita Anjani
1. Deretan anggaran ganjil dengan nilai fantastis yang ditemukan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PAda sejumlah komponen anggaran yang dinilai ganjil karena jumlahnya cukup fantastis. Di antaranya pengadaan pasir senilai Rp52,16 miliar, helm proyek Rp34,27 miliar, cat tembok Rp18,91 miliar, thinner Rp40,1 miliar, cat minyak berwarna Rp19,78 miliar, cat tembok Rp18,9 miliar, penghapus cair Rp31 miliar, dan kaca bening Rp18,54 miliar.
"Anggaran ini masuknya ke Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), yaitu alat peraga sekolah Disdik DKI. Berarti kan bukan untuk rehabilitasi sekolah. Untuk apa coba pasir, cat, thinner seperti ini?" kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (7/11).
2. Anggaran ganjil ini ditemukan di draf KUA-PPAS yang sudah direvisi
Editor’s picks
IDN Times/Gregorius Aryodamar PIma tak yakin bahwa anggaran itu adalah dummy atau bersifat sementara. Karena anggaran ganjil dengan nilai fantastis itu ditemukan dari draf KUA-PPAS yang baru atau yang sudah direvisi. Rincian komponen anggaran itu didapatkan Ima langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) usai pembahasan di Komisi E DPRD DKI.
"Kita memang sudah dikasih PDF-nya, tapi itu draf KUA-PPAS yang masih memiliki total anggaran Rp95 triliun. Nah, temuan anggaran ini masuk dalam KUA-PPAS yang sudah direvisi menjadi Rp89 triliun. Jadi aku minta yang ter-update, setelah kita sisir ketemu inilah," jelasnya.
3. DPRD harus segera cermati komponen KUA-PPAS karena pengesahan APBD akhir November
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMenurut Ima, DPRD perlu mencermati komponen KUA-PPAS secepatnya. Sebab, ada ratusan ribu komponen yang mesti diteliti agar tak ada anggaran ganjil yang lolos dari pembahasan. Terlebih, pengesahan APBD sudah mesti diketok pada akhir November.
"Untuk membahas ini, setidaknya memang dibahasnya ketika RAPBD, cuma inikan dikasih ke kita dulu dong. Masa mereka udah bikin kegiatan tapi belum ada komponennya, karena alasannya mereka baru kegiatan komponennya belum ada. Kan enggak mungkin," jelas Ima Mahdiah.
Baca Juga: Setelah Lem, DPRD DKI Temukan Anggaran Pasir untuk Anak SD Rp52 Miliar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
