Dugaan Korupsi, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri Dilaporkan ke KPK

Terkait kasus pembangunan Masjid Agung Bima

Jakarta, IDN Times - Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dilaporkan atas dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Bima.

"Kedatangan kami hari ini adalah untuk melaporkan dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Agung Bima yang menurut laporan hasil pemeriksaan BPK provinsi itu," kata kuasa hukum Syahrul, Muhammad Mualimin, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/6/2022).

1. Ada empat terlapor dalam dugaan korupsi ini

Dugaan Korupsi, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri Dilaporkan ke KPKMuhammad Mualimin (IDN Times/Aryodamar)

Mualimin mengatakan ada tiga terlapor lainnya. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima Taufik HAK, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima M Taufik, dan Dirut PT Brahmakerta Adiwira H Yufizar. Pembangunan masjid yang dikerjakan PT Brahmakerta itu diduga merugikan negara Rp8,4 miliar.

"Potensial merugikan Rp 8,4 miliar keuangan negara dikarenakan pembangunan Masjid Agung Bima ini dikerjakan oleh PT Brahmakerta Adiwira, yang direktur utamanya Yufizar, yang di dalam penulusuran kami ternyata PT ini sering kali mengerjakan proyek itu telat dan dia berkali-kali di-blacklist," ujarnya.

Baca Juga: Mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif Yakin Harun Masiku Masih Hidup

2. Kontraktor proyek Masjid Agung Bima disebut punya rekam jejak buruk

Dugaan Korupsi, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri Dilaporkan ke KPKilustrasi proyek (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Mualimin menyebut total pagu anggaran dari pembangunan masjid itu sekitar Rp78 miliar. Namun, menurutnya PT Brahmakerta tidak berhasil menyelesaikan proyek tersebut hingga delapan kali perpanjangan.

"Total pagu-nya itu sekitar Rp 78 miliar lebih, tapi dalam waktu satu tahun yg harusnya diselesaikan oleh PT ini tidak berhasil diselesaikan akhirnya meminta perpanjangan sampai delapan kali, sehingga banyak kerugian, nah ternyata PT ini hingga delapan kali (perpanjangan) tidak mendapatkan sanksi dan masih dipertahankan gitu," katanya.

"Padahal tahun 2019 ini PT ini mendapat blacklist dari lembaga pengkajian pemerintah itu dan ternyata itu tidak dijadikan pertimbangan kenapa ini tidak disingkirkan saja PT ini, kenapa masih dipakai? Sedangkan track record-nya buruk begitu," sambungnya.

3. KPK akan verifikasi laporan tersebut

Dugaan Korupsi, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri Dilaporkan ke KPKPLT Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri (dok. Humas KPK)

Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, membenarkan adanya laporan tersebut. Ia memastikan KPK akan memverfikasi laporan tersebut.

"Kami akan telaah dan verifikasi lebih dahulu laporan dimaksud," ujarnya.

Baca Juga: Mardani Maming Seret Haji Isam, KPK: Belum Cukup Bukti untuk Diungkap

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya