Giring PSI Pantau Polemik Anggaran RKT DPRD DKI Senilai Rp888 Miliar
Giring "Nidji" Ganesha. (Instagram.com/ Giring)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menegaskan, pihaknya tetap menolak Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021. Menurutnya, hal ini merupakan sikap partai dan telah diputuskan secara internal.
Bahkan, masalah ini juga menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat PSI, termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Giring Ganesha.
"Jadi isu RKT ini bukan hanya fraksi, bukan hanya DPW bahkan ketua umum partai politik kami pun mengetahui bahkan menyoroti dan mengambil keputusan yang tegas," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/12/2020).
Baca Juga: PSI: Pelaku Politik Uang di Pilkada Tangsel Harus Dihukum Maksimal
1. Anggaran RKT disebut tidak pantas naik saat krisis
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMichael menilai, kenaikan RKT pada masa krisis kesehatan dan sulitnya perekonomian warga karena COVID-19, sangat tidak pantas. Terlebih sekarang ini angka pengangguran DKI juga melonjak, sehingga anggaran itu disarankan digunakan untuk kepentingan yang lain.
"Kami melihat bahwa kenaikan tersebut tidaklah pantas di tengah pandemik kesehatan, dan di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat DKI Jakarta," jelasnya.
2. PSI harap partai lain mengambil sikap yang sama
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMantan staf Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok saat menjadi gubernur itu juga mengajak partai-partai lain di DPRD untuk segera mengambil sikap seperti yang dilakukan partainya. Sebab, jika partai lain mengambil sikap sama seperti PSI, maka kenaikan RKT ini masih bisa batal.
"Kami tentu berharap dari hari ini sampai dengan Senin Minggu depan akan ada partai-partai lain juga yang bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak," ujarnya.
3. Anggaran RKT disebut naik hingga Rp888 miliar
ANTARA FOTO/Arif FirmansyahDalam rancangan APBD DKI 2021, anggaran RKT dalam setahun disebut naik hingga Rp888.681.846.000. Anggaran ini mencakup gaji, tunjangan, uang kunjungan, bimbingan teknis, reses, hingga uang sosialisasi.
Jika jumlah tersebut dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI Jakarta, maka tiap anggota dewan DKI mendapat Rp8.383.791.000 per tahun.
Baca Juga: Rancangan APBD 2021 DKI Jakarta Disepakati Rp82,5 Triliun
Berita Terkini Lainnya
