Honorer PPSU Masuk Got Jelambar, Ketua DPRD DKI: Copot yang Terlibat!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi buka suara terkait viralnya video tenaga honorer PPSU masuk ke dalam got di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Ia meminta semua pihak yang terlibat untuk dicopot.
"Yang pertama ya, sudah ada kejadian di tempat lain juga. Copot semua lurah, sekel, kasie-kasie yang terlibat," kata Pras saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/12).
1. Anies diminta tegas menindak anak buahnya yang melakukan perploncoan
Politikus PDI Perjuangan itu meminta Gubernur Anies Baswedan bersikap tegas dengan temuan kasus ini. Selain itu, ia berharap Pemprov DKI punya standar dalam menguji tenaga kerja lain.
"Harus ada tindakan tegas kepada oknum yang mempunyai ide plonco untuk perekutan PPSU yang baru atau perpanjangan juga," kata dia.
Baca Juga: Anies Copot Lurah Jelambar Terkait Viral Pegawai Honorer DKI Masuk Got
2. DPRD akan panggil Lurah Jelambar untuk klarifikasi
Editor’s picks
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono berencana akan memanggil Lurah Jelambar, Jakarta Barat Agung Triatmojo terkait kasus puluhan honorer masuk ke dalam got berisi air keruh dan kotor.
Video yang merekam peristiwa itu sempat viral di media sosial sejak Sabtu (15/12) dan saat ini tengah diinvestigasi oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Rencananya kita akan panggil lurah itu untuk klarifikasi. Kalau gak Senin atau Selasa," kata Mujiyono saat dikonfirmasi Minggu (15/12).
3. Lurah Jelambar akan dibebastugaskan
Anies menerangkan, kejadian itu sudah terjadi seminggu yang lalu. Siang itu juga dia sudah menginstruksikan kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Lurah Jelambar Jakarta Barat, Agung Triatmojo, juga sudah dinonaktifkan.
"Lurahnya langsung dinonaktifkan, semua yang terlibat langsung diperiksa dan statusnya nonaktif," ujar Anies.
Lalu usai hasil pemeriksaan selesai, semua yang terlibat terbukti bersalah dan dibebastugaskan.
"Mereka terbukti, karena itu mereka akan dibebastugaskan. Kalau kemarin nonaktif, sekarang akan dibebastugaskan," kata dia.
Baca Juga: Anies Izinkan DWP dan Beri Penghargaan Diskotek, FPI: DKI Pro Maksiat