Hotman Paris: JNE Tidak Pernah Timbun Beras, Itu Fitnah dan Pidana!

2. JNE telah mengganti beras yang gagal dikirimkan ke warga Depok

Pengacara Hotman Paris Hutapea (IDN Times/Aryodamar)

Hotman mengatakan, paket beras itu memang sengaja dibuang JNE dengan cara dikubur di lahan kosong karena kondisinya sudah tidak layak. Namun, JNE telah mengganti kerugian beras tersebut, sehingga warga Depok tetap mendapatkan haknya.

"Untuk yang 3,4 ton ini yang rusak oleh JNE sudah dipesan pengganti dari PT SSI, rekanan Bulog, dikirim SSI ke JNE, dikirim lagi ke keluarga penerima manfaat," ujarnya.

"Artinya, karena beras pengganti dikirim pakai uang JNE, yakni beras yang rusak ini milik JNE. Jadi yang katakan ditimbun itu fitnah dan pidana," sambung Hotman.

Baca Juga: Mensos Risma: Beras Dikubur di Depok Rusak Kehujanan, Sudah Diganti

3. Warga Depok temukan pemakaman paket bansos

Lokasi pemendaman banpres beras yang dilakukan pihak ekspedisi di tanah kosong milik warga di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Sebelumnya, warga Depok, Jawa Barat, dihebohkan dengan penemuan paket sembako bantuan Presiden (Banpres) untuk masyarakat terdampak pandemik COVID-19 yang terpendam di tanah kosong di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Sementara, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, buka suara soal temuan bantuan sosial (Banpres) yang terkubur di kawasan Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Risma menegaskan, peristiwa tersebut terjadi sebelum dia menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Sosial (Kemensos).

"Saya juga mendengar dari Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy), karena kasus itu terjadi sebelum saya (menjabat Mensos). Jadi saya harus me-review pekerjaan yang saya belum tahu," katanya dalam konferensi pers di Kemensos, Selasa (2/8/2022).

Risma mengatakan, saat itu pengiriman bantuan beras tersebut dilakukan oleh Bulog yang bekerja sama dengan perusahaan pengiriman JNE. Namun, dalam perjalanannya, beras tersebut terkena hujan sehingga rusak.

"Menurut Pak Menko, saat itu diputuskan untuk diganti berasnya. Mereka (JNE) harus mengganti. Meskipun mereka tidak tahu kualitas beras itu seperti apa, tetapi sudah kehujanan (jadi rusak), gitu perjanjiannya, katanya," ujar Risma.

Risma menegaskan, beras yang rusak tersebut saat itu sudah diganti oleh JNE dan disalurkan kepada warga. Namun, berapa jumlah bansos yang disalurkan atau diganti masih dalam proses pendataan tim Kemensos.

"Jadi setelah kasus itu mencuat, saya menugaskan tim yang dipimpin oleh Kepala Inspektorat dengan beberapa anggota serta Dirjen yang menangani bantuan. Kami tugaskan malam itu juga, langsung dilanjut besok paginya," katanya.

"Tapi sebetulnya saat itu, sudah mulai ada titik terang hasilnya, cuma kami belum berani menginformasikan kejadian yang terjadi di Depok itu seperti apa," lanjut Risma.

Sedangkan, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andie Megantara, mengatakan pihaknya langsung melakukan penelusuran pada Senin (1/8/2022) usai temuan tersebut mencuat ke publik.

"Penelusuran ini merupakan tindak lanjut kami sesuai arahan dari Bapak Menko PMK untuk memastikan kejelasan kasus yang ada," ujar Andie dalam keterangan yang diterima IDN Times, Selasa (2/8/2022).

Dari penelusuran yang dilakukan, kata dia, terdapat 1 ton beras bantuan Presiden (banpres) yang dikubur. Kemenko PMK menyebut beras tersebut sudah tidak layak konsumsi.

"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," kata dia.

Andie mengatakan, beras tersebut disalurkan oleh Bulog melalui transporter JNE dengan kemasan 20 kg dan 5 kg.