Jokowi Didesak Batalkan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN, Ini Alasannya
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi Guru Besar Antikorupsi meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk membatalkan rencana pelantikan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebab, terdapat sejumlah persoalan hukum yang harus diselesaikan.
Hukum yang dimaksud tertuang dalam pasal 3 ayat (7), Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
"Membatalkan rencana pelantikan pegawai KPK menjadi ASN yang sedianya dilakukan pada tanggal 1 Juni 2021," ujar para Guru Besar dalam keterangannya, Senin (31/5/2021).
1. Polemik TWK dinilai menganggu penanganan korupsi
Petugas KPK menunjukkan barang bukti kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan lima orang lainnya pada Minggu (28/2/2021) (IDN Times/Aryodamar)Para Guru Besar Antikorupsi menilai polemik Tes Wawasan Kebangsaan akan mengganggu proses penanganan perkara besar seperti kasus Bansos, suap benih lobster hingga suap Ditjen Pajak. Sebab, banyak penyidik yang diberhentikan karena hal ini.
"Tentu konsekuensi logis dari hasil penyelenggaraan TWK, para penyelidik dan penyidik tersebut tidak bisa menangani perkara itu. Selain itu, terdapat pula singgungan praktik menghalang-halangi proses hukum (obstruction of justice) dari Pimpinan KPK," ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua KPK Akan Diperiksa Soal Dugaan Komunikasi dengan Tersangka
2. Kekisruhan TWK dinilai turunkan citra KPK
Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)Editor’s picks
Selain itu, polemik Tes Wawasan Kebangsaan dinilai akan membuat citra positif KPK memudar di maga publik. Bahkan, sejumlah lembaga survei juga menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu tak lagi mendapatkan kepercayaan publik
"Penting untuk diketahui bersama, sepanjang tahun 2020, setidaknya ada delapan lembaga survei yang menyebutkan bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga paling dipercaya," ujarnya.
"Berangkat dari poin ini lalu mengaitkan dengan kekisruhan TWK, dapat dipastikan pada tahun-tahun mendatang ekspektasi publik akan semakin merosot tajam pada KPK. Ditambah dengan berbagai permasalahan yang kerap diperlihatkan oleh Pimpinan KPK itu sendiri," tambahnya.
Selain itu polemik ini dinilai bakal kembali menurunkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
"Kekisruhan ini harus segera diakhiri agar pelaksanaan pemberantasan korupsi dapat berjalan sebagaimana mestinya," katanya.
3. Sebanyak 1.274 pegawai KPK dijadwalkan dilantik jadi ASN pada 1 Juni 2021
Pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Sebelumnya, sebanyak 1.274 pegawai KPK yang lolos tes wawasan kebangsaan dijadwalkan bakal dilantik pada Selasa, 1 Juni 2021. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan bahwa tanggal tersebut dipilih karena momentum hari kelahiran Pancasila.
Namun, pimpinan juga menerima masukan sejumlah pihak agar menunda pelantikan, sehingga keputusan kapan pegawai KPK dilantik bakal dirapatkan hari ini.
Baca Juga: Simbol Pancasilais, Jadi Alasan KPK Lantik Pegawai Jadi ASN 1 Juni
Topik:
Berita Terkini Lainnya
