Comscore Tracker

Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Rp888 Miliar Berujung Polemik 

PSI dianggap membohongi publik

Jakarta, IDN Times - Perdebatan terjadi di DPRD DKI Jakarta usai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan senilai Rp8,383 miliar per orang atau Rp888,681 miliar untuk seluruh anggota DPRD yang berjumlah 106.

"Kami rasa gak pantas DPRD sebagai wakil rakyat itu mengajukan kenaikan gaji, tunjangan, dan anggaran yang tidak prioritas. Kami sebagai partai dan ini juga berlaku di fraksi menolak usul itu," kata Ketua DPW Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, saat dihubungi IDN Times, Rabu (2/12/2020).

1. Ketua Pansus RKT dan Fraksi Golkar klaim PSI setuju kenaikan RKT

Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Rp888 Miliar Berujung Polemik IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, membantah pernyataan DPW PSI yang menyebut ada kenaikan gaji. Menurutnya, penambahan biaya RKT itu digunakan untuk kegiatan yang besentuhan langsung dengan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan dirinya kecewa dengan sikap PSI. Sebab, menurut Taufik, Fraksi PSI telah setuju karena ikut hadir dan meneken notulensi rapat terkait.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi mama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," jelas Taufik.

Senada dengan Taufik, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Basri Baco, membenarkan Fraksi PSI telah setuju dengan anggaran itu sejak awal. Menurutnya, PSI telah membohongi publik.

"Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya, tidak beretika," kata Basri Baco.

Dalam absensi rapat RKT pada Senin, 16 November 2020 yang dibagikan kepada wartawan, nampak ada tiga anggota Fraksi PSI yang tergabung dalam pansus RKT. Dari ketiga orang tersebut, hanya Anggara Wicitra yang menandatangani daftar hadir itu.

Menanggapi hal itu, Michael menantang agar notulensi dibuka ke publik sehingga perdebatan yang terjadi bisa dilihat semua pihak.

Baca Juga: Elektabilitas PDIP dan PSI Naik di Tengah Maraknya Partai Baru

2. Michael sebut keputusan Fraksi PSI harus selalu dikonsultasikan dengan partai

Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Rp888 Miliar Berujung Polemik IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Michael membantah pernyataan Taufik dan Basri Baco yang menyebut anggota Fraksi PSI setuju dengan keputusan naiknya anggaran RKT. Karena, kata Michael, setiap keputusan fraksi khususnya terkait anggaran harus dikomunikasikan ke DPW melalui rapat internal,

"Hasil (rapat internal) itu disampaikan dalam (rapat) paripurna. Jadi kalau ditanya sikap PSI gimana ya dari paripurna itu," kata Michael.

Mantan staf Basuki Thajaja Purnama saat menjadi gubernur ini mengatakan dalam rapat internal selalu mempertimbangkan semua aspek pembahasan. Hasil rapat tersebut juga dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Bahkan (Pelaksana Tugas) Ketua Umum kami, Bro Giring, juga mengikuti proses ini karena anggaran yang besar. Kami putuskan anggaran itu gak pantas, jadi kami tolak," jelasnya.

3. Beredar video anggota Fraksi PSI mengklarifikasi sikap partainya

Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Rp888 Miliar Berujung Polemik psi.id

Belakangan bereda viral sebuah video dua anggota Fraksi PSI, Vianni Limardi dan William Aditya Sarana, sedang mengklarifikasi pernyataan partainya di sebuah forum.

Dalam video itu, Viani mengaku merasa terpukul dan dilecehkan karena sikap fraksinya menolak kenaikan RKT. Namun, menurutnya, anggota fraksi harus menyetujui sikap partai.

"Kami juga menyadari bahwa kami tidak bisa berbicara hanya sebagai perorangan, tetapi sebagai satu kesatuan fraksi, sehingga apapun yang sudah dilakukan atau apapaun yang sudah diambil oleh fraksi," ujar Viani.

Senada dengan Viani, William mengatakan bahwa ada informasi sesat yang beredar di publik mengenai RKT. Ia membenarkan bahwa anggaran RKT itu bersentuhan langsung dengan kegiatan masyarakat.

"Yang dilakukan itu kan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bukannya ke kantor anggota dewan, itu yang menjadi penyesatan di publik sekarang," tuturnya.

William mengaku dari awal di Komisi A tidak pernah diminta untuk menolak RKT. Namun pada akhirnya menjelang pengesahan, ada perintah dari DPW PSI untuk menolaknya.

"Saya sedari awal di Komisi A tidak diperintahkan apapun. Tiba-tiba di akhir, H-1 sebelum paripurna ada kebijakan lain. Saya malu ketemu anggota komisi yang lain. Mau taruh dimana muka saya, satu sisi saya takut dengan partai juga," tuturnya.

IDN Times telah coba mengklarifikasi video yang beredar itu. Namun, hingga artikel ini dimuat belum ada tanggapan dari Fraksi PSI.

Sementara itu, Michael mengaku telah mengetahui video yang beredar tersebut serta mengklarifikasi isi video kepada Viani dan William. Menurutnya, video itu tidak membuat sikap partai karena Michael dan Viani sudah setuju dengan sikap partainya.

"Saya rasa video itu harus dibuka dulu yang lengkap, karena kalau saya lihat kan itu dipotong," jelasnya.

Baca Juga: Survei: Elektabilitas PDIP, PSI dan PKS Meningkat

Topic:

  • Dwi Agustiar

Berita Terkini Lainnya