Ketum PAN Zulkifli Hasan Minta Kampanye Politik Dibiayai Negara
Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengusulkan agar kampanye politik dibiayai oleh negara. Hal itu ia sampaikan selepas pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/5/2022).
"Kampanye itu jangan lama-lama. Ngapain kampanye itu sampai lima bulan, cukup dua minggu, tapi dibiayai oleh pemerintah, TV-nya, iklannya, gitu ya," ujar Zulkifli Hasan.
1. Zulkifli ngeluh adanya ambang batas presiden 20 persen
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)Selain itu, Zulkifli juga menyampaikan keluhan pada Ketua KPK Firli Bahuri, bahwa partainya terbebani dengan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Ia berharap KPK mendorong perubahan ambang batas tersebut.
"Tadi saya sampaikan, pak ketua tolong KPK juga mendorong karena ini tanggung jawab kita bersama agar syarat-syarat itu ditiadakan, karena kita ini demokrasi," ujarnya.
Baca Juga: Golkar, PPP dan PAN Bentuk Koalisi Atas Arahan Jokowi? Ini Kata Istana
2. Zulkifli sebut ambang batas presiden membuat pemilu tidak demokratis
Editor’s picks
Ilustrasi pemungutan suara. (IDN Times/Istimewa)Zulkifli mengatakan bahwa partainya di parlemen pernah berupaya mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dihapus, namun gagal. Menurutnya, pemberian syarat 20 persen membuat pemilu menjadi tidak demokratis.
"Iya, kan kita itu demokratis tapi kan kalau disyarat enggak demokratis dong, kurang, itu jadi transaksional kita," ujarnya.
3. PAN juga minta saksi pemilu dibayar negara
Ilustrasi petugas KPPS. IDN Times/IstimewaWakil Ketua MPR ini juga mengaku keberatan dengan kewajiban partai membayar saksi dalam proses pemungutan suara. Ia berharap saksi-saksi yang bertugas dalam Pemilu juga dibiayai negara.
"Ini kami terima kasih sebetulnya sudah diusulkan KPK dulu, saksi dibiayai negara, sudah diusulkan," ujarnya.
Baca Juga: Tahapan Pemilu Mepet Tapi Dana Belum Ada, Ketua KPU: Cairnya Kapan?
Berita Terkini Lainnya
