Komnas HAM Beri Firli Cs Kesempatan Terakhir Klarifikasi Polemik TWK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/6/2021). KPK resmi melantik 1.271 pegawai yang lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi ASN. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komnas HAM memanggil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kedua kalinya guna mengklarifikasi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Diketahui, TWK yang dipakai dalam peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dikritik banyak pihak.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan panggilan kedua ini merupakan kesempatan terakhir bagi Ketua KPK Firli Bahuri dan para pimpinan KPK lainnya untuk mengklarifikasi selaku terlapor.
"Kami berharap yang kedua ini yang terakhir agar kasus ini segera bisa kita rumuskan apakah ini pelanggaran HAM atau tidak," ujar Anam dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/6/2021).
1. Komnas HAM gali keterangan semua pihak, termasuk Pimpinan KPK
IDN Times/Margith Juita DamanikAnam menjelaskan, dalam sebuah peristiwa, Komnas HAM menggali sumber informasi dari berbagai pihak, termasuk pelapor dan terlapor. Selain itu, pihaknya juga menelisik dokumen-dokumen dari berbagai sumber sabagai bukti penunjang.
"Itulah yang akan kami gunakan seandainya para pihak tak mau hadir," jelasnya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM Soal Polemik TWK, Kenapa?
2. Pimpinan KPK rugi jika tak datang ke Komnas HAM
Editor’s picks
Pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan MPR (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Anam menilai seharusnya para pimpinan KPK datang ke Komnas HAM. Sebab, mereka akan rugi sendiri apabila tak hadir untuk mengklarifikasi polemik yang diadukan penyidik senior KPK Novel Baswedan dkk.
"Kalau gak mau hadir, berarti melepaskan haknya, melepaskan kesempatan. Tapi apakah Komnas HAM bisa merumuskan kalau para pihak itu tidak hadir? Bisa," tegasnya.
3. Komnas HAM jadwalkan pemanggilan Pimpinan KPK 15 Juni 2021
Lima Pimpinan KPK (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)Anam mengungkapkan Komnas HAM menjadwalkan pemanggilan Pimpinan KPK pada Selasa, 15 Juni 2021. Ia pun berharap Komnas HAM dan para pimpinan KPK bisa bertemu.
"Semakin cepat semakin bagus karena publik luas menunggu apa yang terjadi," ujarnya.
Sebelumnya, pimpinan KPK tak memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan pada Selasa (8/6/2021). Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pimpinan KPK menyurati Komnas HAM agar memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ujar Ali dalam keterangan tertulisnya.
Baca Juga: Komnas HAM Punya 6 Info Penting untuk Selidiki Polemik TWK KPK
Berita Terkini Lainnya
