KPK Geledah DPRD Muara Enim untuk Cari Bukti Dugaan Korupsi
Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri.
"KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan Pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019, yang dimulai pada September 2021," jelas Ali, Rabu (29/9/2021).
Baca Juga: Bupati Muara Enim Non Aktif Menangis Rekening Keluarga Diblokir
1. Sejumlah orang juga diperiksa
Plt. Jubir bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat OTT Bupati Kolaka Timur pada Rabu (22/9/2021). (dok. KPK)Ali mengatakan, Tim KPK saat ini menggeledah sejumlah ruangan di DPRD Kabupaten Muara Enim. Selain itu, sejumlah orang juga telah diperiksa.
"Pada kegiatan ini Tim Penyidik telah melakukan penggeledahan sejumlah ruangan di DPRD Muara Enim, dan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi," ujarnya.
2. Penyidikan masih berlangsung
Editor’s picks
Plt. Jubir bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat OTT Bupati Kolaka Timur pada Rabu (22/9/2021). (dok. KPK)Ali menjelaskan, KPK saat ini belum bisa menyampaikan mengenai perkara ini pada publik. Sebab, penyidikan masih berlangsung.
"KPK tentu akan menyampaikan secara lengkap konstruksi perkaranya, pasal-pasal yang disangkakan, serta pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, pada saat nanti dilakukan upaya paksa penangkapan dan atau penahanan," jelasnya.
Baca Juga: Tak Tahu Fungsi Wakil Bupati Muara Enim, Juarsah: Hanya Ban Serep
3. KPK janji bakal segera sampaikan kasus ini ke publik
Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri (Dok. Humas KPK)KPK berjanji bakal menyampaikan perkembangan baru dari kasus ini. Namun, Masyarakat diminta bersabar.
"KPK akan terus menyampaikan update penanganan perkaranya agar masyarakat bisa turut mengawal dan mengawasinya, sebagai bentuk transparansi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemberantasan korupsi," ujarnya.
Berita Terkini Lainnya
