Comscore Tracker

KPK: Pejabat Negara Minta THR Idul Fitri Bisa Dipenjara

Penyelenggara negara diharapkan bisa jadi contoh masyarakat

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil, untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021, dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021, tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, penyelenggara negara dan pegawai negeri yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) bisa dipenjara.

"Permintaan dana dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," ujar Ipi melalui keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Bantah Bantu Tersangka Suap Penyidik

1. Jika ada permintaan gratifikasi, maka publik bisa langsung melaporkan kepada yang berwenang

KPK: Pejabat Negara Minta THR Idul Fitri Bisa DipenjaraPlt Jubir Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding (Dok. Humas KPK)

Pimpinan asosiasi, perusahaan, dan masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk lainnya. Ipi mengatakan, semua pihak diharapkan melapor apabila menemukan dugaan tindakan serupa gratifikasi, suap, atau pemerasan.

"Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang," ujarnya.

2. Penerima gratifikasi harus lapor paling lambat 30 hari

KPK: Pejabat Negara Minta THR Idul Fitri Bisa Dipenjarailustrasi gratifikasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Kendati, KPK memberi kelonggaran untuk pihak-pihak yang tak bisa menolak gratifikasi. Namun, Ipi mengatakan, penerima gratifikasi harus melaporkan penerimaan tersebut kepada lembaga antirasuah paling lambat 30 hari setelah diterima.

"Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198," ujarnya.

3. Penyelenggara negara diharapkan bisa jadi contoh buat masyarakat

KPK: Pejabat Negara Minta THR Idul Fitri Bisa DipenjaraPlt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding (Dok. Humas KPK)

KPK juga meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil agar memberikan teladan yang baik bagi masyarakat, dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan memanfaatkan kondisi pandemik COVID-19 untuk korupsi. Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

"Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya, agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya," ujar Ipi.

Baca Juga: Posko THR Kemnaker Terima 776 Laporan terkait THR 2021

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya