KPK Sebut Gaji Kecil Picu Kepala Daerah Korupsi
Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah. Salah satunya, kata Alex, adalah karena gaji yang kecil dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Seperti dilansir ANTARA, Alex menyebut selama ini dirinya sudah banyak menerima keluhan dari kepala daerah soal gaji yang terlalu kecil, saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia.
Bahkan, kata dia, ada kepala daerah di Indonesia yang hanya memiliki gaji pokok sekitar Rp1,3 juta ditambah tunjangan Rp15 juta per bulannya.
Baca Juga: KPK Kumpulkan Gibran dan 6 Kepala Daerah Se-Soloraya, Berantas Korupsi
1. KPK sebut gaji kecil bikin kepala daerah tergoda korupsi
(Wakil Ketua KPK Alexander Marwata) ANTARA FOTO/Sigid KurniawanMenurut Alex, gajinya yang kecil itu tak sebanding dengan godaannya yang besar. Hal itu diutarakannya ketika menghadiri sebuah acara di Bengkulu.
"Kita harus jujur mengakui tidak mungkin kita berharap seseorang bekerja profesional ketika penghargaan terhadap profesionalitasnya itu tidak diberikan," kata Alex.
Baca Juga: KPK Beberkan Modus Korupsi Kepala Daerah, Dana Kampanye Jadi Sebab
2. Keluhan kepala dserah dinilai masuk akal
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Alex mengatakan bahwa keluhan itu cukup masuk akal. Sebab, menurutnya tugas dan tanggung jawab kepala daerah sangat besar terutama dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang dipimpin.
Apalagi, rata-rata kepala daerah di Indonesia mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di angka sekitar Rp1 triliun. Menyikapi ini, KPK mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak serta sektor lainnya dan tidak bergantung pada APBN.
"Kami sudah sampaikan itu ke Kemenpan RB. Sama Bapak Presiden dan Kementerian Keuangan juga pernah kami singgung, tetapi kembali lagi semua itu nanti berdasarkan kemampuan keuangan negara," ujarnya di Bengkulu seperti dilansir ANTARA, Rabu (7/4/2021).
3. Kepala daerah tak berintegritas bakal mudah korupsi
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kiri) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)Meski begitu, Alex mengatakan potensi korupsi tetap ada ketika kepala daerah tak berintegritas. Apalagi, katanya, diperlukan biaya yang besar agar seseorang bisa terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada.
"Kalau biaya politik itu kecil, setidak-tidaknya ketika seseorang terpilih sebagai kepala daerah dia tidak mikir bayar utang, sehingga betul-betul tenaga dan pikirannya bisa memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera," kata Alex.
Baca Juga: KPK Terus Buru Buron Kasus Korupsi, Termasuk Harun Masiku
Berita Terkini Lainnya
