KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek di Kabupaten Buru Selatan
KPK (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Penyelidikan ini terkait dugaan korupsi proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
"KPK saat ini benar tengah melakukan penyidikan dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkai proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016," jelas Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, Rabu (19/1/2022).
1. KPK belum merinci kasus dugaan korupsi di Buru Selatan
PLT Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri (IDN Times/Aryodamar)Meski begitu, Ali belum mau membeberkan detail kasus dan pihak yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi di Buru Selatan. Sebab, penyidikan masih berlangsung.
"Penyampaian tersebut, baru akan kami informasikan ketika dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan," jelasnya.
Baca Juga: KPK Disebut Sudah Geledah Sejumlah Lokasi buat Cari Harun Masiku
2. KPK sedang kumpulkan bukti dan bakal panggil saksi
(Logo KPK di luar gedung Merah Putih) IDN Times/Santi DewiKPK saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan korupsi yang dilakukan para pihak yang terlibat. Untuk itu, KPK bakal segera mengagendakan pemeriksaan terhadap para saksi.
"KPK akan menyampaikan setiap perkembangan perkara ini kepada publik dan berharap publik juga turut membantu mengawasi perkara ini sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan dalam penanganan perkara," jelasnya.
3. KPK sudah tetapkan 16 tersangka dari tiga perkara berbeda
Tumpukan uang bukti dugaan korupsi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi senilai Rp3 miliar (dok. Humas KPK)Berdasarkan catatan IDN Times hingga 19 Januari 2022, KPK telah menetapkan dan mengumumkan 16 orang tersangka kasus dugaan korupsi. Jumlah tersebut berasal dari tiga perkara,yang dua di antaranya merupakan hasil operasi tangkap tangan (OTT).
Ada dua kepala daerah yang terjaring OTT di awal 2022. Mereka adalah Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud.
Berita Terkini Lainnya
