Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta, Ini Harapan Jokowi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo baru saja meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).
Dalam sambutannya Jokowi mengatakan bahwa kebijakan Geoportal Kebijakan Satu Peta ini dibuat untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
1. Kebijakan satu peta membantu sinergitas program antar-kementerian
Jokowi mengatakan, satu peta ini akan membuat seluruh kementerian memiliki sebuah standar dan referensi yang sama sehingga tak ada lagi peta milik masing-masing kementerian.
“Kalau kementerian punya punya peta sendiri-sendiri, antar kementerian gak ada yang ketemu. Satu referensi, data, dan geoportal agar tak tumpang tindih dan ada konsistensi kita bangun negara ini,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Kubu Jokowi: Basis Suara Jateng Milik Merah dan Hijau
2. Urus perizinan tak perlu minta izin lokasi lagi
Gubernur DKI Jakarta tahun 2012-2014 itu pun berharap peta digital ini memudahkan urusan perizinan dengan tak perlu lagi minta izin lokasi. Menurutnya itu hanya merumitkan dan menambah masalah.
Editor’s picks
“Kenapa harus pakai izin lokasi? Untuk apa meruwetkan masalah,” jelas Jokowi.
3. Perencanaan pembangunan bisa lebih akurat
Selain itu Jokowi meyakini keberadaan satu peta ini membuat perencanaan pembangunan dapat lebih akurat lagi. Sebab, permasalahan tumpang tindih bisa diselesaikan.
“Perencanaan pembangunan bisa lebih akurat lagi. Bukan hanya berdasarkan data tapi juga berdasarkan peta yang detail,” ungkapnya.
Dia mencontohkan pembangunan irigasi akan ketahuan harus lewat mana dan siapa pemilih konsesinya melalui peta ini.
4. Jokowi bakalan malu kalau gak punya kebijakan satu peta
Wali Kota Solo dua periode tersebut mengatakan bahwa kebijakan satu peta sudah seharusnya ada di era big data. Bahkan, menurutnya kalau belum punya kebijakan satu ada adalah hal yang melakukan. Jokowi pun berharap satu peta ini bisa segera dimanfaatkan.
“Segera manfaatkan kebijakan satu peta untuk pembangunan yang spasial,” jelasnya.
Baca Juga: Korupsi Meningkat di Era Jokowi, Ini Tanggapan TKN