MAKI Minta Harun Masiku Diadili secara In Absentia, KPK: Itu PR Kami
Ketua KPK, Firli Bahuri (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons permintaan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) agar eks Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku diadili secara in absentia atau tanpa kehadiran tersangka. Firli berjanji menemukan Harun agar pekerjaan rumah (PR) KPK tidak menumpuk.
"Saya kira sudah banyak yang disampaikan, saya sekali lagi katakan sejauh ada cukup bukti dan ada berkasnya, pasti kita tuntaskan. DPO bukan hanya Harun Masiku, ya. Jadi, saya kira itu adalah PR kami untuk menyelesaikan," kata Firli seperti dikutip dalam Youtube KPK pada Rabu (25/5/2022).
1. MAKI minta Harun Masiku diadili secara in absentia demi jaga marwah KPK
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (IDN Times/Aryodamar)Sebelumnya, Koordinato MAKI Boyamin Saiman sempat melayangkan surat berisi permintaan agar Harun Masiku diadili tanpa kehadirannya. Hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Pasal tersebut berbunyi 'dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadi di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
"Langkah in absentia adalah dalam rangka menjaga nama baik KPK dalam memberantas korupsi di mata seluruh masyarakat," ujar Boyamin.
Baca Juga: KPK Minta Novel Baswedan Laporkan Keberadaan Harun Masiku
2. MAKI ajukan permohonan tersebut karena Harun Masiku masih buron
Koordinator MAKI Boyamin Saiman (IDN Times/Aryodamar)Boyamin menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001. Pasal tersebut berbunyi 'dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadi di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
Editor’s picks
"Permohonan ini diajukan dengan dalih bahwa Harun Masiku hingga saat ini tidak tertangkap dan keyakinan bahwa Harun Masiku tidak akan pernah bisa ditangkap untuk jangka waktu lama, hingga jatuh tempo kadaluarsa," ujar Boyamin.
3. Harun Masiku jadi tersangka suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
(eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan) ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoDiketahui, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka usai menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Suap dilakukan untuk Pergantian Antarwaktu (PAW) dari anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) 1 Riezky Aprilia, kepada Harun Masiku.
Selain itu, suap dilakukan untuk menggantikan anggota DPR PDIP terpilih yang meninggal dunia bernama Nazarudin Kiemas. Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fredelina didakwa menerima suap Rp600 juta. Harun disebut kabur ke luar negeri, namun hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Untuk mencari Harun, KPK mengatakan telah bekerja sama dengan sejumlah pihak mulai dari polisi sampai NCB Interpol. Kini, Harun sudah menjadi buronan internasional
Selain Harun, terdapat tiga buronan lagi yang belum berhasil ditangkap KPK. Mereka adalah:
• Surya Darmadi (2019)
• Izil Azhar (2018)
• Kirana Kotama (2017)
Baca Juga: Harun Masiku Buron, Ini Sebaran 'Jaring' KPK
Topik:
Berita Terkini Lainnya
