Megawati: Saya Bilang Jangan! Masih Saja Korupsi, Get Out!
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB). Dalam paparannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menayangkan video cuplikan gertakan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri soal korupsi.
"Betapa malunya kalian itu, seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian gak kasihan? Gak kasihan ya sama turunan? Saya bilang jangan korupsi, masih saja ada korupsi, get out! Keluar kamu daripada merusak partai kita," ujar Megawati seperti dikutip dalam video tersebut, Senin (27/6/2022).
1. PDIP klaim lakukan sejumlah upaya pencegahan korupsi
Ilustrasi (IDN Times/Aditya Pratama)Dalam video tersebut, PDIP juga menjelaskan sejumlah upaya pencegahan korupsi di partainya. Upaya tersebut mulai dari pengkaderan hingga seleksi kader secara ketat.
"Proses seleksi ketat penugasan kader partai sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif," demikian narasi yang dibacakan dalam video tersebut.
Baca Juga: Cerita Megawati Tak Ingin Punya Menantu Seperti Tukang Bakso
Baca Juga: PDIP Ogah Koalisi Bareng, Demokrat Singgung Era Kepemimpinan SBY
2. KPK bicara biaya politik yang tinggi
Editor’s picks
Ketua KPK, Firli Bahuri IDN Times/Aryodamar)Ketua KPK, Firli Bahuri di depan pengurus PDIP membahas tingginya biaya politik. Ia berharap, PDIP bisa menjadi salah satu partai yang menekan biaya politik yang tinggi.
“Kami berharap seluruh kader partai melaksanakan politiknya tanpa biaya tinggi,” ujarnya.
3. PDIP lakukan sejumlah upaya cegah biaya politik tinggi
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Hasto menjelaskan, PDIP telah berupaya mengatasi biaya politik yang mahal. Salah satunya adalah dengan membuat rekening gotong royong agar biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak membebani calon.
"Sebagai contoh, misalnya Pak Jokowi, ketika mencalonkan sebagai calon gubernur, itu partai yang mencarikan dana saksi, bukan dari Pak Jokowi. Begitu juga dari daerah-daerah lain," ujarnya.
Baca Juga: Muncul Lagi Jokowi 3 Periode, Pengamat: Semakin Konyol, Tak Tahu Diri
Baca Juga: Hubungan Jokowi dan Megawati Dirumorkan Renggang, PDIP Buka Suara
Berita Terkini Lainnya
