Comscore Tracker

Mensos Risma ke KPK Bahas Data Penerima Bansos

KPK ingatkan agar data penerima bansos gak tumpang tindih

Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan untuk bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Usai pertemuan, Risma mengatakan bahwa ia ke KPK untuk melaporkan terkait data penerima bantuan sosial.

Risma mengaku masalah mengenai data bantuan sosial menjadi konsentrasinya, sehingga ia segera ingin mengatasinya. Persoalan data yang dimaksudnya, menyangkut keakuratan pendistribusian bantuan sosial.

"Alhamdulillah sesuai janji saya, April bisa menyelesaikan perbaikan datanya. Hasilnya 21.156.000 data itu ganda dan kami tidurkan, ujar Risma, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga: Risma Buat Sistem Bansos Kemensos Transparan, Diluncurkan Bulan Ini

1. Risma hanya terima data sekitar lima juta penerima bansos dari Pemda

Mensos Risma ke KPK Bahas Data Penerima BansosMenteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pers di gedung KPK. (IDN Times/Aryodamar)

Karena ada lebih dari 21 juta data yang ditidurkan, kata Risma, ia pun meminta pemerintah daerah untuk memberi usulan tambahan. Usulan itu akan ditampung dari diberi bantuan oleh Kementerian Sosial.

"Dari usulan daerah kurang lebih hanya 5 juta yang diusulkan yang rekapannya dari kami. Namun ada beberapa daerah (seperti) papua, NTT, dan beberapa daerah ada enam daerah, itu kita gak bisa leterlek dengan data kependudukan karena situasi kondisi secara aksesibilitas masib sulit. Karena itu kita secara terus menerus termasuk ada data dari suku-suku di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai hasil Stranas KPK," jelasnya.

2. KPK ingatkan Risma agar data penerima bansos gak tumpang tindih

Mensos Risma ke KPK Bahas Data Penerima BansosMenteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pers bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati. (IDN Times/Aryodamar)

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya mendorong Kementerian Sosial agar menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyaluran bansos. Selain itu, KPK juga meminta Risma agar memusatkan data penyaluran bansos.

"Jangan ada data lain selain DTKS ketika penyaluran bansos di Kemensos. Di Kemensos itu selain DTKS ada data PKH (Program Keluarga Harapan) dan data Raskin (beras miskin). Itu dipegang masing-masing Dirjen," ujar Alex.

Baca Juga: Kemensos Kenalkan New DTKS, Data Terintegrasi Penerima Bansos

3. KPK bakal terbitkan DTKS agar penerima bansos lebih akurat

Mensos Risma ke KPK Bahas Data Penerima BansosMenteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pers bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati. (IDN Times/Aryodamar)

Alex juga mengatakan pihaknya akan menerbitkan DTKS dengan sistem baru. Harapannya, data penerima bantuan sosial lebih akurat.

"Apalagi kalau nanti sudah tersistem bantuan bersifat tunai itu langsung transfer, sehingga sangat kurangi penyimpangan, atau salah sasaran dalam penyaluran bansos," jelasnya.

Baca Juga: Mensos Risma Terjunkan Tim Perbaikan Data Bansos di Wilayah Terpencil

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya