PDIP Nilai TGUPP Anies Membebani APBD dan Tak Signifikan untuk Rakyat

2. PDIP merasa tak bisa menilai kinerja TGUPP

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Gembong mengatakan, pihaknya tak bisa mengukir kinerja dari TGUPP selama ini. Karena yang merasakannya hanya gubernur saja, padahal anggarannya dari APBD DKI Jakarta. 

"Karena DPRD tak bisa menilai itu, maka daripada menggunakan APBD lebih baik menggunakan operasional anggaran gubernur saja," ujarnya.

3. PSI anggap anggaran TGUPP sebagai pemborosan dan ajang bagi-bagi jabatan

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Anggaran TGUPP pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020 diusulkan naik Rp7,5 miliar dari 2019 yang hanya sebesar Rp18,99 miliar. Menurut Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), anggaran sebesar itu tidak diperlukan dan merupakan bentuk pemborosan. 

"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu gak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi, sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu juga mengeluhkan kinerja TGUPP yang sulit diawasi oleh dewan secara langsung. Menurutnya, hal tersebut menjadi sebuah dilema.

"Sudah anggaran besar, hasil gak ada, kita gak bisa mengawasi. Akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," jelasnya.

5. Anies bantah ada kenaikan anggaran

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Usai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pekan lalu, Anies langsung membantah usulan kenaikan anggaran tersebut. Ia pun memastikan bahwa anggaran untuk TGUPP tidak naik.

"Tidak, tidak ada perubahan. Kita anggaran tetap segitu. Tidak naik," kata Anies.

Baca Juga: Bagaimana Kelanjutan TGUPP Anies-Sandi? Ini Jawaban Mendagri