Comscore Tracker

Periksa Anak Buah Anies soal Korupsi Tanah, Ini yang Dicari KPK 

Para tersangka diduga merugikan negara hingga Rp152,5 miliar

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anak buah Gubernur Anies Baswedan yakni Asisten Setda DKI Jakarta bidang Perekonomian dan Keuangan, Sri Haryati, terkait perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah DKI 2020.

"Sri Haryati didalami pengetahuannya terkait dengan proses pengajuan anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI Jakarta kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yang salah satunya diduga diperuntukkan bagi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (6/8/2021).

Baca Juga: KPK Kembali Tahan Satu Tersangka Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul

1. Petinggi BP BUMD juga diperiksa KPK

Periksa Anak Buah Anies soal Korupsi Tanah, Ini yang Dicari KPK Plt Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri (Dok. Humas KPK)

Terkait PMD dari Pemprov DKI Jakarta, KPK juga memanggil Kepala bidang Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Ahmad Giffari. Ia diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka terkait dugaan kasus korupsi ini.

"Didalami pengetahuannya terkait dengan teknis pencairan Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemprov DKI Jakarta kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yang salah satunya diduga diperuntukkan bagi pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung," kata Ali.

2. KPK tak hanya memeriksa Sri Haryati dan Ahmad Ghifari

Periksa Anak Buah Anies soal Korupsi Tanah, Ini yang Dicari KPK Asisten Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Sri Haryati ditunjuk sebagai Plh. Sekretaris Daerah (Website/bapenda.jakarta.go.id)

Selain Sri Haryati dan Ahmad Giffari, KPK juga memanggil General Manager KSO Nuansa Cilangkap atau Manager sub Divisi Pengembangan Usaha  PD Pembangunan Sarana Jaya 2019-Juni 2020. Ia diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan tanah.

"Didalami pengetahuannya terkait berbagai tahapan awal dilakukannya pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung," ujar Ali.

3. Para tersangka diduga merugikan negara hingga Rp152,5 miliar

Periksa Anak Buah Anies soal Korupsi Tanah, Ini yang Dicari KPK Ilustrasi korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, dan Korporasi PT Adonara Propertindo.

Para tersangka diduga melakukan korupsi pengadaan tanah di Pondok Ranggon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019. Kasus dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp152,5 miliar. 

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Baca Juga: KPK Periksa Plt Dirut Sarana Jaya terkait Korupsi Tanah Munjul

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya