Pertanyaan TWK Kontroversial, Pimpinan KPK Gak Tahu dan Gak Mau Tahu

"Memang kami tidak tahu dan tidak mau tahu."

Jakarta, IDN Times - Sejumlah pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai kontroversi karena dianggap tak ada hubungannya dengan kebangsaan dan penanganan korupsi. Pimpinan KPK pun angkat bicara mengenai hal tersebut.

"Ada pertanyaan, KPK pimpinannya tidak tahu tentang materi TWK? Memang kami tidak tahu dan tidak mau tahu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Novel Baswedan Laporkan Anggota Dewas KPK Terkait Pernyataan TWK

1. Pimpinan KPK tak mau tes wawasan kebangsaan hilang objektivitasnya

Pertanyaan TWK Kontroversial, Pimpinan KPK Gak Tahu dan Gak Mau TahuPelaksana harian Deputi Penindakan yang juga Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto bersama dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (IDN Times/Aryodamar)

Ghufron beralasan, pihaknya tak mau tahu dan tak tahu soal pertanyaan TWK karena tak mau objektivitas tes itu hilang. Sebab, menurutnya, hal itu akan hilang ketika pimpinan mengetahuinya.

"Seakan-akan kami mengintervensi tentang materinya atau metode-metodenya," ujarnya.

2. Pimpinan KPK klaim sudah berusaha agar semua pegawai lolos TWK

Pertanyaan TWK Kontroversial, Pimpinan KPK Gak Tahu dan Gak Mau TahuWakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (IDN Times/Aryodamar)

Ghufron mengklaim pihaknya telah berupaya menyelamatkan 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Sebab, menurutnya Sumber Daya Manusia merupakan kekuatan utama lembaga antirasuah itu.

"Kami semua bukan hanya memperjuangkan, tapi menyayangi mereka semua," ujar Ghufron.

Baca Juga: 51 Pegawai KPK Dipecat, Aktivis: Ada Kekuatan Lebih Besar dari Jokowi

3. Sejumlah pihak ungkap dan kritik pertanyaan TWK

Pertanyaan TWK Kontroversial, Pimpinan KPK Gak Tahu dan Gak Mau TahuGedung Komisi Pemberantasan Korupsi (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, sejumlah pihak mengutarakan adanya pertanyaan kontroversial saat tes wawasan kebangsaan. Salah satu yang mengutarakannya adalah staf Humas KPK, Tata Khoiriyah.

Kepada IDN Times, Tata mengaku mengikuti TWK pada 9 Maret 2021 di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Saat tes, ia diminta meninggalkan semua barang, termasuk jam tangan dan hanya diizinkan membawa alat tulis kartu peserta tes.

Ada berbagai tes yang diikuti olehnya. Pertama adalah tiga modul seputar pertanyaan setuju atau tidak, hingga pertanyaan dengan jawaban skala 1-5.

"Kurang lebih itu yang saya ingat. Jumlah soal mungkin mencapai 200-an," jelasnya.

Kemudian, ia menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan saat tes, seperti:

  1. Semua orang Tiongkok sama saja. Setuju atau tidak?
  2. Agama adalah hasil pemikiran manusia. Setuju atau tidak?
  3. Kulit berwarna tak pantas jadi atasan kulit putih. Setuju atau tidak?
  4. UU ITE dapat mengancam kebebasan berpendapat. Setuju atau tidak?

Pertanyaan kontroversial TWK tak berhenti sampai di situ. Tata mengungkapkan pada 17 Maret, ia mendapat e-mail untuk mengikuti tes wawancara oleh BKN pada 25 Maret 2021 pukul 13.00 WIB selama satu jam. Ada sejumlah hal yang ditanya seperti:

  1. Apakah mengucapkan hari raya agama lain? Kalau diminta datang ke acara agama lain bagaimana?
  2. Kalau ada eks tahanan politik duduk di jabatan strategis bagaimana?
  3. Apa sudah menikah? 
  4. Pacaran berapa kali? Kalau pacaran ngapain saja?

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengkritik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam TWK. Melalui akun Twitternya, Febri mengungkapkan ada empat pertanyaan yang dinilai kurang pantas seperti kenapa belum menikah, bersedia jadi istri kedua atau tidak, masih berhasrat atau tidak, hingga aktivitas saat pacaran seperti apa.

"Kalau benar pertanyaan itu diajukan pewawancara pada pegawai KPK saat tes wawasan kebangsaan, sungguh saya kehabisan kata-kata dan bingung apa sebenarnya yang dituju dan apa makna wawasan kebangsaan. Semoga ada penjelasan yang lengkap dari KPK, BKN atau Kemenpan tentang hal ini," ujarnya.

Pelaksana Tugas Juru (Plt) Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membantah pihaknya terlibat dalam penyelenggaraan TWK. Ia menegaskan TWK diselenggarakan oleh BKN.

"Seperti dijelaskan sebelumnya, assesment tes wawasan kebangsaan ini diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Ali dalam keterangannya.

Ali menjelaskan, BKN melibatkan sejumlah instansi lain dalam melaksanakan tes wawasan kebangsaan. Instansi tersebut adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," jelasnya.

Baca Juga: Novel Baswedan Laporkan Anggota Dewas KPK Terkait Pernyataan TWK

Topik:

  • Anata Siregar
  • Bayu Aditya Suryanto

Berita Terkini Lainnya