Comscore Tracker

Politikus PDIP Nilai Penanganan COVID-19 DKI Tak Sentuh Kelas Bawah

Masyarakat kelas bawah luput dari perhatian, kasus melonjak

Jakarta, IDN Times - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menilai penanganan COVID-19 atau virus corona di ibu kota tak menyentuh kelompok masyarakat bawah. Hal inilah yang dianggap Gilbert membuat kasus COVID-19 di DKI Jakarta belum menurun hingga saat ini.

1. Masyarakat kelas bawah dinilai belum taat protokol kesehatan

Politikus PDIP Nilai Penanganan COVID-19 DKI Tak Sentuh Kelas BawahAnggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak (IDN Times/Aryodamar)

Gilbert mengatakan, masyarakat kelas menengah ke atas saat ini memang sudah taat pada sejumlah aturan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti menjaga jarak aman dan tak berkerumun. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat kelas bawah.

"Lalu kenapa masih bertambah kasusnya? Itu adalah kelompok masyarakat bawah yang luput dari perhatian. Padahal masyarakat inilah yang sejak awal kurang disiplin memakai masker dan kurang tertib mengikuti protokol COVID-19,” kata Gilbert, Selasa (7/7/2020).

Baca Juga: Pemprov DKI Kerahkan 5 Ribu ASN Jaga 146 Pasar Jakarta, Ini Tugasnya

2. Gilbert menilai angka reproduksi turun tak menjadi patokan pandemik terkendali

Politikus PDIP Nilai Penanganan COVID-19 DKI Tak Sentuh Kelas BawahAnggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak (IDN Times/Aryodamar)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai angka reproduksi COVID-19 di Jakarta yang turun gak bisa menjadi patokan bahwa pandemik di ibu kota mulai terkendali. Sebab, grafik kasus baru terus meningkat setiap harinya.

"Kasus ini tersebut bertambah, meski tidak secepat dari kasus di bulan Maret dan April lalu," jelasnya.

3. Pemprov DKI Jakarta diminta mengedukasi masyarakat kelas bawah

Politikus PDIP Nilai Penanganan COVID-19 DKI Tak Sentuh Kelas BawahWarga di Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol, Jakarta, lakukan karantina kampung, 12 Maret 2020 (IDN Times/Uni Lubis)

Gilbert menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar mengedukasi kelompok masyarakat kelas bawah. Namun, menurutnya hal tersebut tidak akan mudah.

"Mendidik masyarakat di kelompok bawah haruslah menjadi fokus pencegahan, dan itu membutuhkan jangka waktu lama untuk mengubah kebiasaan mereka," jelasnya.

4. Pemprov DKI sudah periksa lebih dari 300 ribu sampel PCR dan 200 ribu lebih rapid test

Politikus PDIP Nilai Penanganan COVID-19 DKI Tak Sentuh Kelas BawahIlustrasi petugas medis melakukan tes cepat (Rapid Test) COVID-19. (IDN Times/Herka Yanis)

Pemprov DKI Jakarta setiap harinya melaporkan penambahan jumlah sampel yang telah diperiksa baik dengan rapid test maupun PCR test.

Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 5 Juli 2020 sebanyak 344.439 sampel. Pada 5 Juli 2020, dilakukan tes PCR pada 3.234 orang, 2.748 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 231 positif dan 2.517 negatif. Sementara untuk Testing Rate pada pemeriksaan PCR di Jakarta yang dilakukan sejak 1 Maret 2020, adalah 15.946 tes per 1 juta penduduk. Dalam periode 1 minggu terakhir yaitu 29 Juni - 5 Juli 2020, telah dilakukan 2.397 tes per 1 juta penduduk per minggu. Jumlah ini telah melebihi target WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu, dengan positivity rate testing PCR seminggu terakhir yaitu 5,66 persen.

Terdapat sebanyak 251.264 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif COVID-19 sebesar 3,5 persen, dengan rincian 8.700 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 242.564 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan apabila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah.

Baca Juga: Takut Rapid Test, Pedagang di Pasar Sumur Batu Kemayoran Tutup Toko

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya