PSI: Komunikasi Anies ke Pemerintah Pusat Buruk

Namun Anies membantah

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta fraksi PSI William Aditya Sarana menilai perdebatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya soal banjir Jakarta, menjadi salah satu bukti pola komunikasi Gubernur Anies Baswedan yang tidak baik.

"Menurut saya komunikasi Pak Gubernur tidak mencerminkan dirinya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah," ujar William saat dihubungi IDN Times, Minggu (26/1) malam.

1. Kekosongan kursi wakil gubernur bukan alasan

PSI: Komunikasi Anies ke Pemerintah Pusat BurukIDN Times/Gregorius Aryodamar P

Sudah 17 bulan berlalu sejak Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno memutuskan mundur sebagai wakil gubernur untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sejak saat itu, Anies masih belum memilik wakil gubernur.

Bagi William kekosongan kursi wagub bukanlah menjadi alasan Anies memiliki pola komunikasi yang buruk dengan pemerintah pusat. Sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2014-2016 itu punya banyak orang yang membantunya bekerja.

"Jangan jadikan tidak adanya wagub sebagai alasan kendornya kinerja karena pak Anies dibantu oleh Sekda dan tim TGUPP yang anggota 70 orang," ujar William.

Baca Juga: Masalah Banjir Kemayoran, Anies Akan Cari Solusi Permanen

2. Golkar Peringatkan Anies untuk tidak menyalahkan pihak lain

PSI: Komunikasi Anies ke Pemerintah Pusat BurukKetua Fraksi Golkar Basri Baco saat inspeksi mendadak (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Senada dengan William, Ketua Fraksi Golkar Basri Baco menilai perdebatan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI merupakan salah satu bukti bahwa pola komunikasi Anies yang buruk. Ia pun menyarankan Anies untuk segera memperbaiki hal tersebut sebelum terlambat.

"Jangan hanya sibuk nyalahin pihak lain, tapi harus bisa menerima koreksi dan nasihat pihak lain," ujar Basri.

3. Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat berdebat

PSI: Komunikasi Anies ke Pemerintah Pusat BurukTerowongan di Kemayoran terendam banjir (IDN Times/Imam Birawa)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri membantah tidak berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Ia buka suara soal banjir di underpass kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, akibat hujan deras pada Jumat (24/1) lalu. Menurut Anies wilayah tersebut memang merupakan wewenang pemerintah pusat.

Kendati begitu Pemprov DKI Jakarta tetap membantu pemerintah pusat agar wilayah tersebut tak digenangi banjir dan bisa berfungsi seperti sedia kala.

"Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu bisa tuntas segera. Sejauh ini, SDA sudah serahkan enam mobil pompa ditambah dua pompa pemadam kebakaran untuk terus memompa," ujar Anies, Minggu (26/7).

 Ia mengaku bertanggung jawab atas banjir di kawasan tersebut. "Jadi tidak perlu bicara siapa dan lain-lain. Gubernur DKI Jakarta mengerahkan semua sumber daya yang ada di dirinya untuk memastikan kawasan ini terbebas dari genangan air," ujar Anies

 

Baca Juga: Masalah Banjir Kemayoran, Anies Akan Cari Solusi Permanen

Topik:

  • Rochmanudin
  • Umi Kalsum

Berita Terkini Lainnya