PSI: Pin Emas Anggota DPRD DKI Pemborosan
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest buka suara terkait rencana DPRD DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar Rp1,3 miliar, untuk pengadaan pin berbahan emas 22 karat bagi anggota dewan periode 2019-2024.
Rian menilai anggaran tersebut merupakan pemborosan, sehingga PSI tak akan memakai pin tersebut dan menggantinya dengan versi tiruannya.
Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menyarankan agar PSI mengganti pin berbahan emas dengan bahan kayu. Mendengar saran tersebut, Rian justru menantang balik Gerindra untuk menerapkan usulannya lebih dulu.
"Kalau Gerindra ingin melakukan penghematan dengan menggunakan kayu, ide bagus juga. Mungkin Gerindra lakukan dahulu saja," jawab Rian melalui pesan singkat yang diterima IDN Times, Selasa (20/8).
Baca Juga: Udara Jakarta Terburuk ke-3 Dunia, Ini Kritikan Fraksi Golkar DPRD DKI
1. Tak berpengaruh pada kinerja anggota dewan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMenurut PSI ada persoalan lebih substantif yang membutuhkan anggaran, ketimbang pemberian pin emas pada setiap anggota DPRD DKI Jakarta.
"Pengadaan pin emas untuk anggota legislatif tidak berpengaruh secara substantif pada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," ujar anggota DPRD terpilih PSI, Idris Ahmad.
2. PSI mengusulkan penggunaan pin berbahan kuningan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PMenurut Idris, PSI telah mengusulkan kepada Sekretaris Dewan untuk menggunakan pin berbahan dasar kuningan, khusus untuk delapan anggota dewan terpilih dari PSI saat pelantikan nanti.
"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain. Sebetulnya, perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta," ujar dia.
3. Masyarakat diminta awasi pembuatan anggaran
IDN Times/Gregorius Aryodamar PIdris juga mengimbau masyarakat Jakarta untuk memantau proses penyusunan anggaran yang sedang berlangsung. "Kami mempertanyakan kualitas pembahasan anggaran di DPRD selama ini, yang dikerjakan secara terburu-buru dan tidak transparan."
"Apalagi, total yang dibahas nilainya ratusan triliun rupiah. Seharusnya isu pin emas ini dapat kajian mendalam sejak awal tahapan pembahasan, terlebih ini tidak tepat sasaran dan tidak berorientasi pada kepentingan umum," tutur dia.
Baca Juga: Ribut Pin Emas DPRD DKI, Gerindra-PSI Saling Tantang Pakai Bahan Kayu
Topik:
Berita Terkini Lainnya
