Comscore Tracker

'Raja OTT' KPK: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral soal TWK

Para pegawai gagal TWK optimis Jokowi masih di pihak mereka

Jakarta, IDN Times - Penyidik nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid menilai Presiden Joko "Jokowi" Widodo memiliki tanggung jawab moral terhadap polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK.

Pria yang dikenal sebagai 'raja operasi tangkap tangan' (OTT) KPK tersebut menyampaikan hal itu ketika berada di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan juga sebagai kepala negara tentu dia punya tanggung jawab moral ya," ujar Harun di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK, Jumat (17/9/2021).

Baca Juga: Potret Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi yang Didirkan Novel Cs 

1. Harun berharap Jokowi membantu mereka

'Raja OTT' KPK: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral soal TWKPenyidik nonaktif KPK Harun Al Rasyid (IDN Times/Aryodamar)

Harun Al Rasyid berharap agar Jokowi membantu pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dengan latar belakang harapan itu, ia bersama para pegawai gagal TWK dan publik yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat membuat Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi di depan Gedung KPK.

"Kita ingin agar presiden secara moral itu bisa ikut membantu teman-teman KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK yang menurut kita TWK nya itu abal-abal dan memang sengaja untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang berintegritas," ujarnya.

2. Pegawai gagal TWK harap Jokowi cermat membaca rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM

'Raja OTT' KPK: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral soal TWK(Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Ia dan para pegawai gagal TWK berharap agar Jokowi cermat membaca rekomendasi dari Ombudsman dan hasil investigasi Komnas HAM. Ia sadar hal itu butuh waktu, namun tetap optimistis Jokowi mau mengambil alih polemik TWK di KPK dan membatalkan keputusan pimpinan.

"Masih ada waktu kira-kira 13 hari bagi presiden, saya dan teman-teman masih yakin presiden berpihak kepada kami, tentu bekalnya adalah presiden harus lebih cermat lagi membaca hasil rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM," ujarnya.

Baca Juga: KPK Akui Tawarkan Novel Baswedan Cs Posisi di BUMN Usai Gagal TWK 

3. Para pegawai gagal TWK optimistis Jokowi masih di pihak mereka

'Raja OTT' KPK: Jokowi Punya Tanggung Jawab Moral soal TWKPegawai gagal TWK di Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi (IDN Times/Aryodamar)

Harun meyakini Jokowi masih berpihak pada mereka sebagai tanda keberpihakan kepada pemberantasan korupsi.

"Kami masih tetap optimis presiden kemudian berpihak kepada upaya-upaya pemberantasan korupsi. Presiden mengambil alih itu dan membatalkan apa yang sudah menjadi keputusan dari pimpinan KPK," ujarnya.

Baca Juga: Surat Pengemudi Ojol buat Jokowi: Tolong Perhatikan Rakyat di Bawah! 

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya