Sandiaga Dituding Berikan Mahar Rp 500 Miliar, PSI: Bawaslu Harus Usut
IDN Times/Vanny El Rahman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut berkomentar mengenai kabar yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief, soal mahar Rp500 Milliar yang diberikan Sandiaga Uno ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanan Nasional (PAN). Mahar tersebut diberikan Sandiaga agar bisa maju mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. PSI mendesak Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut pernyataan tersebut.
1. Seharusnya Pemilu bersih dari politik uang
IDN Times/Vanny El RahmanGrace Natalie selaku Ketua Umum PSI mengaku prihatin jika pernyataan yang dilontarkan Andi Arief terbukti benar. Dia pun berharap Pemilu yang akan datang tidak ada praktek politik uang.
“Jika pernyataan itu benar, tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya untuk pemilihan jabatan publik, tidak ada money politic. Ini merupakan pendidikan politik yang buruk sekaligus pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemilu,” katanya melalui rilis yang IDN Times.
Grace mengatakan, Pasal 228 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 jelas melarang praktek penyuapan seperti yang dituduhkan tersebut.
“Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden,” kata mantan jurnalis itu.
Baca Juga: Gerindra Deklarasikan Wakil Prabowo Malam ini?
2. Demokrat harus buktikan pernyataan Andi Arief
IDN Times/Vanny El RahmanKarena itu, Grace melanjutkan, Bawaslu dan penegak hukum mengusut dugaan pelanggaran hukum itu.
“Ini tuduhan serius. Pihak Partai Demokrat harus bisa menjelaskan apakah tuduhan itu didasarkan bukti atau sekadar ungkapan kemarahan semata,” imbuhnya.
3. Harusnya calon wakil presiden gak dipilih karena setoran uang
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMenurut Grace, seharusnya partai politik memilih calon wakil presiden yang memiliki integritas dan kapabilitas, bukan karena setoran uang.
“Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang berintegritas dan cakap,” katanya. “Bukan yang sekadar bisa membagi-bagi uang atau yang bersedia menerima suap,” tutupnya.
Baca Juga: Demokrat Diisukan Tinggalkan Koalisi Prabowo, SBY Masih Bungkam
Berita Terkini Lainnya
