Sesuai Arahan Luhut, 75 Persen PNS Pemprov DKI Jakarta Bakal WFH
Ilustrasi PNS (ANTARA FOTO/den)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Chaidir, memastikan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan bertambah banyak. Hal itu sesuai dengan arahan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sesuai arahan Pak Luhut, kami akan menyesuaikan dengan merevisi Surat Edaran tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). WFH menjadi 75 persen dan WFO 25 persen," jelas Chaidir, Selasa (15/12/2020).
1. Berlaku mulai 18 Desember
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Meski baru akan direvisi, Chaidir mengatakan kebijakan baru itu akan dimulai pada Jumat, 18 Desember 2020. Chaidir mengatakan, aturan itu untuk sementara berlaku tiga pekan.
"Berlakunya tanggal 18 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021," kata Chaidir.
2. Luhut minta Anies tingkatkan jumlah pegawai WFH
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)Editor’s picks
Sebelumnya Luhut meminta Gubernur Anies Baswedan mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home) hingga 75 persen. Ia juga meminta Anies membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 WIB.
“Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19:00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” kata Luhut seperti dikutip dari situs Kemenko Marves, maritim.go.id, Selasa (15/12/2020).
Baca Juga: Luhut Minta Anies Baswedan Perketat Kebijakan Kerja dari Rumah
3. Luhut juga larang hajatan pada masa pandemik COVID-19
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) ini juga meminta agar kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti hajatan maupun acara keagamaan dibatasi atau dilarang. Luhut mengusulkan agar kegiatan dapat dilakukan secara daring.
Terkait pengetatan tersebut, Luhut lalu memerintahkan jajaran TNI-Polri untuk memperkuat operasi perubahan perilaku.
“Ini akan didahului dengan apel akbar TNI/POLRI yang dipimpin oleh presiden sebagai bentuk penguatan komitmen,” tegasnya.
Baca Juga: Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp57 Triliun ke Indonesia
Topik:
Berita Terkini Lainnya
