Ternyata Ini Alasan Pemkot Bekasi Lebih Memilih Gabung Jakarta
Twitter/Rahmat_Effendi_
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi mengungkapkan, dirinya lebih memilih bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta ketimbang Bogor Raya. Sebab, kata dia, Bekasi lebih banyak untungnya.
"Pertama dari segi transportasi lebih dekat, kualitas transportasi lebih bagus, karena DKI punya sumber daya keuangan yang besar terus dari mobilitas pajak daerah satu dan lainnya," ujar pria yang akrab dipanggi Bang Pepen itu ketika dihubungi Rabu (21/8).
Baca Juga: Anies Hanya Bisa Pasrah Bila Bekasi Pindah ke Jakarta
1. APBD DKI Jakarta berlimpah
IDN Times/Gregorius Aryodamar PEffendi mengungkapkan, salah satu alasan wacana Kota Bekasi bergabung dengan Ibu Kota DKI Jakarta, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKIyang melimpah.
Sebagai informasi, APBD DKI Jakarta 2019 sebesar Rp77,9 triliun sedangkan kota Bekasi hanya Rp6,6 triliun.
"Dari aspek percepatan pembangunan, DKI juga mempunyai APBD yang begitu besar. Kota Bekasi lihat dari berbagai sisi, dari kultur, dari emosional, dari topografi, dan kedekatakan dengan DKI Jakarta, ya kan kita lemparkan bahwa kita lebih berpotensi umpamanya membangun provinsi atau bergabung dengan DKI Jakarta," katanya.
2. Ada faktor kedekatan antara Bekasi dan Jakarta
Twitter/Rahmat_Effendi_Selain perbedaan APBD yang besar, ada faktor kedekatan budaya dan akses transportasi warga Bekasi dan Jakarta.
"Dari segi transportasi lebih dekat, transportasi lebih bagus, karena apa? DKI punya sumber daya keuangan yang besar terus dari mobilitas pajak daerah satu dan lainnya," ujar dia.
3. Anies pasrah pada pemerintah pusat
IDN Times/Gregorius Aryodamar PSementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak banyak komentar soal wacana tersebut. Sebab, menurut Anies, hal itu bukan wewenangnya sehingga ia akan menuruti pemerintah pusat apakah Bekasi bergabung dengan DKI atau tidak.
"Kalau itu keputusan pemerintah pusat ya kita jalankan. Kan keputusan lewat undang-undang, PP, kita berkewajiban melaksanakan. Jadi prosesnya bukan dengan DKI tapi dengan pemerintah pusat," ujar Anies usai rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (18/8).
Baca Juga: Ridwan Kamil Tidak Setuju Bekasi Jadi Provinsi Jakarta Tenggara
Topik:
Berita Terkini Lainnya
