Comscore Tracker

Terungkap! Lahan Depo MRT Fase 2 Dikuasai Pihak Lain, Kok Bisa?

DPRD memperingatkan Pemprov DKI jangan sampai bayar

Jakarta, IDN Times - Pembangunan Depo Moda Raya Terpadu (MRT) fase 2 berpolemik. Sebab, pembangunan yang diproyeksikan di kawasan Ancol Barat, Jakarta Utara dikuasai pihak ketiga.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah BUMD yakni PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT MRT Jakarta.

Baca Juga: Dirut: MRT Jakarta Sampai Saat Ini Aman, Tidak Ada Kasus COVID-19

1. Hak Guna Bangunan di Ancol Barat masih dimiliki pihak ketiga

Terungkap! Lahan Depo MRT Fase 2 Dikuasai Pihak Lain, Kok Bisa?Dirut PT Jaya Ancol (PJAA), Teuku Sahir (IDN Times/Aryodamar)

Direktur Utama PJAA Teuku Shahrir mengatakan, dari 10 sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) di Ancol Barat seluas 43 hektare, tujuh di antaranya merupakan milik PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG). Sementara tiga sisanya merupakan milik BUMD Jakpro.

Shahrir mengatakan, HGB yang tidak dimiliki oleh Pemprov DKI itu memiliki batas waktu yang bervariasi, mulai dari 2022 sampai 2029. Ia menyebut, total 40 hektare dimiliki oleh Asahimas selaku pihak ketiga.

"Kurang lebih 3 hektare dimiliki oleh Jakpro, 40 hektare Asahimas," jelas Shahrir di DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/7/2020).

2. Pemprov DKI Jakarta diminta memastikan status lahan

Terungkap! Lahan Depo MRT Fase 2 Dikuasai Pihak Lain, Kok Bisa?Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz (ANTARA/Livia Kristianti)

Ketua Komisi B Abdul Aziz mengatakan, Pemprov DKI harus meminta kejelasan status lahan dari Asahimas. Sebab, Pemprov DKI Jakarta harus membayar sewa ke Asahimas apabila HGB masih dipegang mereka.

"Jangan sampai setelah kita bangun, ternyata kita harus bayar ke Asahimas," kata Aziz.

3. Pemprov DKI Jakarta gak perlu bayar lahan sendiri

Terungkap! Lahan Depo MRT Fase 2 Dikuasai Pihak Lain, Kok Bisa?Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz (IDN Times/Aryodamar)

Menurut politikus PKS ini, Pemprov gak perlu membayar lahan untuk membangun Depo MRT. Sebab, lahan itu punya Pemerintah DKI Jakarta.

"Kenapa Pemda DKI menggunakan itu harus bayar sama pihak ketiga? Itu yang kita hindari sebenernya," ujar dia.

Baca Juga: Ada Lowongan di MRT Jakarta Nih, Kamu Minat?

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya