Comscore Tracker

Wacana Vaksin Berbayar Batal, Ketua KPK: Keputusan Jokowi Terbaik

Andai jadi diberlakukan, potensi kecurangannya tinggi

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi mengapresiasi langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang membatalkan wacana vaksin COVID-19 berbayar. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa keputusan itu adalah yang terbaik. 

"Keputusan Presiden adalah yang terbaik. KPK menyambut baik wejangan Presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemik COVID-19," ujar Firli dalam keterangan yang dikutip Minggu (18/7/2021).

Baca Juga: Jokowi Cabut Aturan Vaksinasi Berbayar, Begini Respons Erick Thohir

1. Firli sempat ungkap potensi kecurangan andai vaksin berbayar dilakukan

Wacana Vaksin Berbayar Batal, Ketua KPK: Keputusan Jokowi TerbaikMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan audiensi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2021) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Sebelumnya, Firli memberi pesan adanya potensi kecurangan apabila mekanisme vaksin berbayar dilaksanakan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.  

"Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi dan evaluasi program," ujar Firli dalam keterangannya, Rabu (14/7/2021).

2. Firli sampaikan sejumlah masukan andai vaksin berbayar jadi dilaksanakan

Wacana Vaksin Berbayar Batal, Ketua KPK: Keputusan Jokowi TerbaikFirli Bahuri. (IDN Times/Aryodamar)

Firli tak hanya mengungkapkan potensi kecurangan tapi juga memberi saran untuk mencegah hal itu terjadi ketika vaksinasi berbayar dilaksanakan. Sebab, ia tak ingin ada tindak pidana korupsi dalam program vaksin berbayar ini.  

Firli meminta pemerintah memastikan tidak ada penjualan kembali vaksinasi dari pihak lain. Menurutnya, reseller berpotensi muncul ketika vaksin berbayar jadi dilaksanakan.  

Kemudian, pemerintah juga diminta memastikan pelaksanaan vaksinasi berbayar tidak boleh tercampur dengan yang dihibahkan. Firli juga meminta pemerintah membuka transparansi alokasi dan penggunaan vaksinasi berbayar oleh perusahaan penyedia.  

"Pelaksanaan hanya melalui lembaga atau institusi yang menjangkau kabupaten atau kota. Misalnya rumah sakit swasta se-Indonesia atau kantor pelayanan pajak," kata Firli.

Baca Juga: Ketua KPK Ungkap Potensi Kecurangan dalam Vaksin COVID-19 Berbayar

3. Jokowi disebut batalkan vaksin berbayar karena dapat masukan

Wacana Vaksin Berbayar Batal, Ketua KPK: Keputusan Jokowi TerbaikPresiden Joko Widodo memberikan pemaparan saat menjadi pembicara kunci pada Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta, Kamis (27/2/2020) (ANTARA FOTO/Restu P)

Diketahui, Jokowi memutuskan untuk membatalkan vaksinasi berbayar. Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung mengatakan keputusan itu diambil Jokowi usai mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat. 

"Mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," ujar Pramono dalam keterangannya, yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Berbayar Dicabut, Begini Kata Anggota Komisi IX

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya