Wagub DKI Jakarta Riza Patria Minta Demonstran Rapid Test COVID-19
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta demonstran penolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di ibu kota pada Selasa (20/10/2020) melakukan rapid test.
Sebab sebanyak 27 dari 1.172 pengunjuk rasa yang turun ke jalan menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja beberapa hari lalu diketahui reaktif setelah menjalani rapid test.
"Harapan kami yang demo juga lakukan rapid test," jelas Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/10/2020).
1. Riza Patria: Rapid test diperlukan agar demonstran tak membawa virus
Ilustrasi rapid test plasma (IDN Times/Dini Suciatiningrum)Riza beralasan, rapid test perlu dilakukan agar para demonstran bisa mengetahui apakah aman dari COVID-19 setelah melakukan unjuk rasa. Ia khawatir demonstran tak tahu dirinya tertular COVID-19 usai berdemo.
"Jangan sampai punya niat baik memperjuangkan sesuatu tapi justru kembali ke rumah masing masing nanti membawa virus tanpa disadari tanpa diketahui yang bersangkutan terpapar," katanya.
Baca Juga: Satgas COVID-19: Masih Banyak yang Tidak Percaya COVID-19
2. Riza Patria minta masyarakat berdemonstrasi dengan baik
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (IDN Times/Aryodamar)Mantan Anggota DPR ini mengatakan, demonstran punya beragam cara untuk menyampaikan aspirasinya. Pertama, kata Riza, bisa mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lalu, aspirasi juga bisa disampaikan langsung ke pemerintah pusat atau DPR.
"Kalaupun demo menjadi pilihan itu harapannya menjadi pilihan yang terakhir, dan harapan kita semua agar dilakukan secara tertib damai," jelasnya.
3. Demonstran kecewa dengan pemerintah
Suasana Demo Tolak UU Cipta Kerja pada Kamis (8/10/2020) (IDN Times/Aldila Muharma&Athif Aiman)Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian Putra, dalam keterangan resminya mengatakan rencananya ada 5 ribuan mahasiswa yang ikut demonstrasi kali ini dari seluruh Indonesia. Mereka kecewa karena pemerintah mengabaikan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dari berbagai elemen di Indonesia.
"Kami sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut," jelas dia pada Senin (19/10/2020).
Baca Juga: Terus Naik, Kasus COVID-19 di Indonesia Hari Ini Mencapai 368.842
Topik:
Berita Terkini Lainnya
