[WANSUS] Hotman Tambunan: dari Urus Korupsi Jadi Berbisnis Kopi

2. Hotman dan rekannya bersiap mengekspor kopi Toba

Eks Pegawai KPK Hotman Tambunan di Kedai Kopi Tabe, Plaza Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (IDN Times/Aryodamar)

Pemberdayaan petani yang dilakukan Hotman tak sekadar menjual kopi di Ibu Kota saja. Saat ini, mereka tengah bersiap mengekspor kopi yang dihasilkan petani Toba ke mancanegara, seperti Singapura dan Jepang.

"Pandemik ini membuat kita agak sedikit ngerem. Tapi rencana kita kalau bisa ini harus masuk ke ekspor," ujarnya.

3. Hotman bergabung dengan KPK lewat Indonesia Memanggil Jilid I

Hotman Tambunan (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Hotman mengatakan bisnis kopi ini sudah dirintis jauh sebelum dipecat KPK. Namun, ia baru bisa memfokuskan diri pada bisnis kopi setelah tak lagi bekerja di lembaga antikorupsi tersebut.

Ia bercerita masuk ke KPK melalui program Indonesia Memanggil Jilid I, dan ditempatkan di Sekretariat Jenderal. Karena baru pertama, ia ditugasi menyiapkan sejumlah sistem terkait organisasi KPK.

"Kalau gak ada sistem bagaimana bisa menangkap koruptor, sementara koruptor mempunyai uang, kemampuan, jaringan, dan pengetahuan. Ini harus diimbangi dengan kapasitas organisasi. Nah di tim itulah saya ikut membangun kapasitas KPK supaya bagaimana orang-orang di KPK punya kapasitas untuk menangkap koruptor," ujarnya.

4. Tak sembarangan orang bisa kerja di KPK

Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)

Ia mengatakan tak sembarangan orang bisa bekerja di KPK. Mereka yang bekerja di KPK bukan hanya sekadar pintar, tetapi juga punya nilai dan independensi.

"Bagaimana orang di KPK bisa menangkap koruptor? Harusnya orang-orang yang punya nilai untuk tidak bisa disuap. Kalau orang bisa disuap nangkap koruptor mampus dong. Itu kan yang terjadi selama ini, dia nangkap koruptor tapi bisa diintervensi. Di KPK gak boleh terjadi seperti itu, harus ada orang yang kuat dengan prinsip. Kalau ada intervensi, even oleh pimpinan, tetap mengatakan tidak boleh," ujarnya.

"Kalau orang pintar di mana-mana banyak, tapi orang pintar dan punya nilai itu yang paling perlu dan di KPK banyak yang seperti itu," sambungnya.

5. TWK disebut sebagai upaya penyingkiran pegawai

57 Pegawai nonaktif mendatangi KPK pada Kamis (30/9/2021). (IDN Times/Aryodamar)

Hotman mengatakan salah satu masalah yang ada di KPK adalah mulai dihancurkannya nilai dan independensi tersebut melalui sejumlah cara, seperti TWK. Ia meyakini TWK dalam rangka alih status menjadi ASN merupakan alat untuk menyingkirkan sejumlah pegawai.

"TWK digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan orang yang 57 ini dan terbukti temuan Ombudsman dan Komnas HAM," ujarnya.

Baca Juga: Usai Dipecat KPK, Novel Baswedan Jadi YouTuber